SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil jelaskan alasannya tidak menghadiri rapat koordinasi yang diikuti oleh Kemendagri Tito Karnavian, Selasa (8/11/2022).
Kondisi itu dipicu oleh semrautnya pola pemerintahan Provinsi Riau yang dianggap tidak objektif, dan lebih mengedepankan kepentingan subjektif gubernur dari para jajarannya.
Sehingga Adil menganggap jika kehadirannya dan seluruh kepala daerah hadir bisa dianggap sebagai alat oleh Syamsuar untuk cari muka kepada Mendari Tito Karnavian.
Menururnya langkah pendekatan harus ditempuh oleh Syamsuar kepada Mendagri menjelang kosongnya kursi kepala daerah yang nanti akan diisi oleh para penjabat. Bukan tidak beralasan jika berkaca dari gagalnya dua nama yang diusulkan Syamsuar ke Kemendagri jauh sebelum ini.
"Seperti dua nama yang menjadi rekomendasi Syamsuar tak lolos oleh Kemendagri. Sementara dia butuh dukungan untuk tetap eksis sebagai calon gubernur Riau kembali pada priode selanjutnya," ungkapnya.
Namun ia tidak mempermasalahkan langlah politik Syamsur. Hanya saja kata Adil, seharusnya Pemprov Riau dapat mempertimbangkan kesibukan masing-masing kepala daerah jelang akhir tahun. Karena pembahasan RAPBD 2023 dibatasi oleh waktu hingga 30 November 2022 ini.
"Orang sedang sibuk. Gubernur malah buat acara. Pak Mentri hanya tamu undangan saja. Jadi gak salah kalau saya anggap ini trik Syamsuar untuk cari muka dengan Pak Tito. Salah besar dia kalau memanfaatkan waktu kepala daerah yang saat ini tengah sibuk merampungkan RAPBD 2023," bebernya.
Jika itu tidak rampung maka masing-masing kepala daerah akan menerima sanksi. Sanksi ini juga tertuang dalam regulasi yang diterbitkan oleh Kemendagri. "Kalau telat tentu kami yang akan kena sanksi bukan gubernurnya," kata Adil.
Untuk itu tegas Adil mengaku selalu siap setiap waktu menghadiri seluruh helat yang dimotori langsung oleh Kemendagri. Tapi tidak kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau beserta jajarannya, karena sejauh ini tidak ada peran signifikan Pemprov Riau fokus kepada Kepulauan Meranti.
Contohnya seperti janji besaran Bankeu karena masuk lokasi sebagai daerah terluar dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Riau. Bahkan masuk dalam kategori miskin ekstrim terparah di Riau.
Namun pada kenyataannya, Kepulauan Meranti menerima porsi paling rendah dari 11 kabupaten dan kota lain di Riau. Apalagi mengenang sejumlah janji lain menindaklanjuti kunjungan kerja semula.
Setelah itu gagalnya bantuan normalisasi pengairan yang dijanjikan kepada petani Rangsang. Dan pembangunan sejumlah jalan kabupaten yang menjadi wewenang Pemprov Riau.
Dihimpun dari rekapitulasi bankeu Pemprov Riau di kabupaten dan kota oleh Riau Pos. Pada tahun anggaran 2022, Bankeu Meranti hanya sebesar Rp3,8 milliar, setelah Kabupaten Pelalawan Rp8,08 milliar.
Sementara porsi Bankeu tertinggi akan disalurkan kepada Kabupaten Kuansing Rp30,1 milliar, tertinggi kedua akan diberikan kepada Kabupaten Kampar Rp26 milliar, setelah itu Kabupaten Rohul Rp20,1 milliar. Sedangkan sebelebihnya mendapatkan porsi belasan milliar rupiah.
Tambahan dari Percepatan Pensasaran Pencegahan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 60 ribu jiwa dari 200 ribu jiwa daerah setempat masuk dalam kategori miskin ekstrim.
Laporan: Wira Saputra (Selatpanjang)
Editor: E Sulaiman
