KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil menghadiri kegiatan Business Matching tahap IV di Nusa Dua Convention Center, Denpasar, Bali, Kamis (6/10). Helat tersebut merupakan tindaklanjut instruksi Presiden RI terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center, 24 Mei 2022.
Acara tersebut, dibuka langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Selain itu turut diikuti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono serta Perwakilan Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan helat ini menjadi ajang dalam menunjukkan komitmen nyata keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri, UMKM dan koperasi.
"Kita harus membangun kekompakan untuk bisa menggunakan produk dalam negeri ini. Kita harus rapatkan barisan dan harus tahan inflasi kita. Bagaimana menahan inflasi itu sebenarnya adalah pertahanan dalam negeri," ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Menko Luhut kepada Polri, gubernur, bupati dan wali kota, khususnya Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas terhadap progres atensi berjalan dengan luar biasa. Dimulai dari kerja keras sejak bulan April yang lalu untuk mencapai target belanja P3DN yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp400 triliun surplus dengan realisasi pencapaian tidak kurang dari Rp480 triliun.
"Kalau ini benar produknya dalam negeri, akan berdampak nanti dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kita dan juga penciptaan hampir dua juta lapangan kerja. Saya berharap business matching ini dapat mempercepat realisasi tersebut. Kita targetkan sampai akhir tahun ini seluruh belanja PDN non pinjaman dapat direalisasikan lebih 90 persen atau lebih dari Rp800 triliun. Kita bisa kalau kita kompak. Jadi saya mohon nanti teman-teman gubernur, bupati dan wali kota, ayo kita lakukan," ajaknya.
Luhut mengatakan, sedikit berbangga hati dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mulai membaik, kembali tumbuh di atas 5 persen, dengan nilai PDP yang sudah kembali di atas ke tingkat sebelum pandemi. Sehingga menurutnya, ini semua hasil kerja sama semua pihak.
"Ayo kita tunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang besar, bangsa yang kompak dan bisa bersama-sama mengatasi keadaan sulit di negeri ini seperti saat kita mengatasi Covid-19," tegasnya.
Panitia pelaksana Aslog Kapolri Inspektur Jendral Polisi, Raden Prabowo Argo Yuwono SIk MSi menyampaikan, tujuan dari kegiatan guna mempercepat realisasi belanja produk dalam negeri pada akhir 2022, serta mempertemukan pelaku usaha dalam negeri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN untuk persiapan program pengadaan barang dan jasa pada 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita memaparkan terobosan Kemenperin sebagai upaya dalam mempercepat, mempermudah dan memperbanyak sertifikasi TKDN. "Kementerian telah melakukan sejumlah langkah; memperbanyak asesor dan lembaga verifikasi, menyederhanakan sertifikasi TKDN untuk industri kecil, hingga penguatan data suplai produk dalam negeri," bebernya.
Nilai Transaksi Meranti Rp1,9 Miliar Seperti diketahui realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui e-katalog di Kabupaten Kepulauan Meranti tertinggi di Provinsi Riau.
Untuk itu Bupati Meranti HM Adil kembali menegaskan kesiapannya dalam menjalankan segala kebijakan pemerintah melalui P3DN di lingkungannya.
"Alhamdulillah, sejak arahan Presiden RI April lalu, Pemkab Kepulauan Meranti terus mengambil langkah-langkah terobosan untuk menggenjot pencapaian transaksi e-katalog lokal. Ini dibuktikan dengan pencapaian transaksi tertinggi saat ini di wilayah Provinsi Riau," ungkap Adil.
Bupati juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Meranti untuk bekerja sama, dan terus meningkatkan produktivitas melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia dalam rangka pencapaian target dan pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu kami mengajak seluruh pelaku usaha lokal, UMKM, bekerja sama dengan pemerintah untuk meraih hasil yang maksimal. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap seluruh pelaku usaha khususnya di Kepulauan Meranti. Saya sangat berharap ini dapat terus kita lakukan," tambahnya.
Secara rinci dipaparkan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti Mario Handono, melalui data yang dihimpun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP).
Realisasi transaksi e-Katalog P3DN di Kepulauan Meranti per tanggal 27 September 2022 berjumlah Rp1.943.428.000 dengan jumlah tidak kurang 613 produk, dari 49 penyedia.
Tentu langkah ini tidak terlepas atensi Bupati HM Adil dan instruksi Presiden Joko Widodo guna mendukung peningkatan transaksi produk lokal.
"Sesuai dengan itu kita kemudian melakukan sejumlah upaya agar kebijakan tersebut bisa diterapkan. Alhamdulillah sesuai dengan data LKPP kita sekarang urutan pertama untuk progres pencapaian e-katalog lokal," ungkapnya kepada Riau Pos.
Bahkan, potensi meningkatnya nilai transaksi saban hari kian meningkat. Mengingat sampai saat ini masih ada sisa tujuh OPD yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. "Karena untuk penilaiannya nanti sampai pertengahan Oktober 2022. Dan saat ini ada yang sedang progres dari OPD lainnya," tutur Mario.
Apalagi dalam pelaksanaan sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pihak BPBJ Kepulauan Meranti terus berupaya menambah produk lokal. "Akan ada penambahan beberapa etalase tergantung dari OPD mengajukan usulan kepada BPBJ dan nanti akan diteruskan untuk penambahan e-katalog lokal," katanya.
Untuk itu ia tidak menampik bahwa realiasi tersebut merupakan hasil kerja sama dan peran aktif seluruh stakeholder di lingkungan mereka. Sehingga Mario menilai jika capaian tersebut cukup positif mengingat keterbatasan anggaran daerah dibanding dengan daerah lainnya.
"Kalau kita lihat anggaran cuma Rp1 triliun. Dibandingkan daerah lainnya kita terbatas. Oleh karena itu ini patut kita syukuri. Nantinya progres tersebut akan disampaikan Presiden di Bali pertengahan Oktober ini,," pungkasnya.(wir)
