SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) -- Kerap diprotes oleh warga yang tidak kebagian bantuan sosial (bansos) terdampak Covid-19, perwakilan Forum RT/RW malah curhat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Seperti yang disampaikan perwakilan Forum RT/RW se-Kabupaten Kepulauan Meranti Jefrizal. Sebagai garda terdepan pemerintahan desa dan kelurahan yang berhadapan langsung dengan warga di lapangan RT dan RW kerap diterpa berbagai persoalan sosial.
"Masalah pendataan dan penyaluran bantuan tak jarang mendapat protes dari masyarakat. Di mana masih terdapat warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan dan warga yang mampu justru mendapat bantuan," ungkapnya, Senin (5/10).
Masalah ini diakuinya sudah sering dikoordinasikan dengan pihak desa dan kecamatan. Namun sayangnya belum direspon dengan solusi yang konkret. Dengan demikian, hendaknya Pemkab Kepulauan Meranti dapat memberikan solusi agar ke depan tidak terjadi lagi masalah yang serupa.
"Kita (RT/RW) memiliki tugas yang cukup berat dan komplek. Tak seperti layaknya kades dan camat yang hanya menerima data secara administrasi. Kita minta ini menjadi bahan pertimbangan agar pemda bisa memberikan solusi untuk mengatasinya," tutur dia.
Tak hanya itu, honor yang mereka terima tiap bulan dinilai tak sebanding dengan beratnya tugas di lapangan. Memang pemerintah daerah dengan anggaran yang sangat terbatas hanya mampu memberikan honor kepada RT dan RW sebesar Rp300 ribu per bulan.
Asisten III Setda Kepulauan Meranti Rosdaner menuturkan, masalah tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi antara RT/RW dengan pihak desa dan kecamatan serta dinas terkait. Persoalan ini tidak akan terjadi jika antara RT/RW dan pihak terkait menjalin komunikasi yang intens.
"Harusnya RT/RW saat melakukan pendataan harus netral dengan mengedepankan hati nurani," ujarnya.
Menurut dia, di lapangan banyak ditemui RT/RW yang tidak objektif dalam pendataan penerima bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah. Di mana mereka lebih mengedepankan hubungan kekeluargaan dan kedekatan, sehingga warga miskin yang tidak ada hubungan tidak terdata.
"RT/RW sebagai ujung tombak harus mengedepankan hati nurani dengan mendahulukan kepentingan masyarakat dari pribadi dan golongan sehingga penerima tepat sasaran," ujarnya.
Walaupun demikian, menurutnya Pemda siap membantu dan akan memfasilitasi dalam mendudukkan persoalan tersebut. "Agar masalah penerima bantuan itu tak berlarut-larut, saya minta RT/RW untuk mendata kembali warga penerima di wilayahnya masing-masing, sehingga tak ada lagi warga yang tidak menerima bantuan," tuturnya.(wir)
