(RIAUPOS.CO) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti uji petik data petugas non-PNS yang dilaporkan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa bulan terakhir.
Uji petik dilakukan berdasarkan perintah dari kepala daerah setempat. Secara teknis uji petik dilaksanakan dengan mengecek absensi seluruh pihak terkait. Pengecekan melalui kartu tanda penduduk (KTP) asli juga dilakukan untuk memastikan keabsahan tenaga non-PNS yang dimaksud.
Disampaikan Plt Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKD Meranti Budi Hardiantika, Rabu (31/3) siang kepada Riau Pos, pendataan dilakukan sejak Selasa (30/3) .
"Semalam kita sudah mendata tenaga nonPNS di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hari ini kita lanjutkan lagi di Sekretariat Daerah," ujarnya.
Dari pemeriksaan yang dilakukan, 482 orang tenaga non PNS di Setda Meranti sudah terdata. Namun 12 orang didapati tak hadir tanpa keterangan. Ketidakhadiran mereka didasari oleh alasan sakit hingga hamil.
Akan tetapi, dari 12 orang tersebut, ditemukan juga sebanyak 3 orang yang tak hadir tanpa keterangan. Di antaranya ada 2 orang dari Bagian Kesra dan 1 orang Bagian Umum.
"Yang tanpa keterangan ini akan kita sampaikan kepada pimpinan. Bagaimana kelanjutannya tergantung sama bupati," akunya.
Terkait isu pemangkasan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Meranti, Budi enggan berkomentar banyak. Ia mengaku hanya ikuti arahan dari pimpinan saja. Ia juga tidak dapat memastikan bahwa yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut apakah tenaga honorer fiktif tahu tidak.
"Masih ada tahapan lanjutan untuk memastikan itu. Kita tunggu saja," ungkap eks Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai itu.
Berdasarkan data dari BKD Meranti, sampai dengan awal Maret 2021, jumlah tenaga honorer di kabupaten termuda di Riau ini sebanyak 3.767 orang. Angka tersebut masih bisa berubah.(ade)
Laporan wira saputra, Selatpanjang
