95 Kades Tak Bisa Diredam Wabup

Kepulauan Meranti | Rabu, 01 Januari 2020 - 10:49 WIB

95 Kades Tak Bisa Diredam Wabup
BAHAS GAJI:Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim didampingi Kapolres AKBP Taufiq Lukman dan Ketua Apdesi Mahadi, membahas belum cairnya gaji perangkat desa di Kantor Apdesi, Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan, Meranti, Selasa (31/12/2019). (Wira saputra/riau pos)

KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim menyambangi Kantor DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) daerah setempat, Jalan Pelabuhan Kecamatan Tebingtinggi, Selasa (31/12).

Kehadiran Said Hasyim disambut oleh seluruh kades yang sedang rapat membahas mandeknya penyaluran ADD oleh Pemda Meranti yang berdampak menunggaknya gaji seluruh perangkat desa, tiga sampai empat bulan terakhir.


Di depan seluruh kades, Said Hasyim berharap agar ancaman yang telah disepakati oleh seluruh kades untuk menutup kantor urung dilakukan, mengingat kewajiban atas sumpah mereka dalam melayani masyarakat berjalan normal.

"Saya sangat mengerti penderitaan seluruh kades. Terhadap keinginan selurub kades akan kita carikan solusinya, namun saya berharap pelayanan pada pemerintah desa tetap berjalan seperti biasa," ujar Said Hasyim.

Memang ketika itu terjadi sedikit perdebatan. Menyikapi pernyataan Said Hasyim, 95 kades malah membuat pernyataan sikap tetap dengan keputusan tersebut sebagai kritik terhadap Pemkab Kepulauan Meranti.

"Kita tetap sepakat akan tutup kantor desa, karena tidak mampu membayar gaji perangkat desa. Pernyataan sikap ini hasil kesepakatan bersama. Namun kami juga tetap memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat di rumah kami masing-masing," ungkap Ketua Apdesi, Mahadi.

Setelah terbitnya surat pernyataan sikap tersebut, Wakil Bupati H Said Hasyim yang saat itu didampingi oleh Kapolres berulang menyambangi kantor Apdesi memohon agar pernyataan sikap tersebut dibatalkan.

Namun keputusan para kades tetap bulat, bahkan mereka juga sempat membahas untuk mempersiapkan waktu untuk menyambangi pemerintah pusat.  

Dari 96 kades yang tergabung di Apdesi terdapat seorang kades yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Adalah Kepala Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsurizal.

Ia mengaku tetap akan membuka kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. "Saya tidak sepakat untuk menutup kantor. Jika yang lain sepakat ya hak mereka, yang jelas saya tidak. Kami tetap akan membuka kantor seperti biasa walaupun gaji perangkat tidak dibayarkan," ungkapnya.(kom)  

Laporan WIRA SAPUTRA, Meranti









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook