BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Pj Bupati Kampar Dr H Kamsol MM menghadiri rapat koodinasi bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang diikuti dengan zoom meeting di lantai II Kantor Bupati Kampar, Rabu (14/9/2022).
Dalam rapat yang ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lima gubernur, para bupati/wali kota tersebut merupakan upaya dalam mendengarkan arahan dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi serta dialog singkat.
Usai mendengarkan arahan salah seorang narasumber dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw yang membahas penetapan kawasan hutan dalam progres, hambatannya, komplikasi sawit, serta rencana detil tata ruang (RTDR).
Kamsol menyampaikan dua hal yang menjadi persoalan saat ini pertama dalam RDTR yang merupakan bagian pedoman bagi pemerintah, untuk mencapai target pembangunan dalam jangka waktu dan lingkup tertentu.
‘’Namun masih terkendala dari Badan Informasi Geospasial RI yang bertugas dan fungsi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial selama setahun baru keluar sanksi,’’ jelas Kamsol.
‘’Kedua persolan di Riau termasuk di Kampar yang berbalik dengan di Kalimantan Timur. Kalau Kalimantan Timur banyak hak guna usaha (HGU) yang belum ditanam, tetapi Kampar banyak yang ditanam di luar HGU," ucap Kamsol.
Sementara itu, sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan, bahwa ada audit kebun sawit se-Indonesia bekerja sama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.
Namun setelah dilakukan koordinasi dengan BPKP Riau, BPKP mengakui memang ada perintah. Namun belum bisa dilaksanakan, karena terkendala anggaran yang tidak ada.
‘’Kami berharap pemerintah kabupaten/kota siap bersama untuk mendukung hal tersebut. Karena saat ini banyak HGU-HGU yang diperpanjang dan ini menjadi polemik di tengah masyarakat,’’ jelas Kamsol.
‘’Dengan demikian, yang dil uar HGU tersebut itu mau kita apakan. Apakah akan kita teruskan izinnya atau bagaimana,’’ tanya Kamsol.
Selain Pj Bupati Kampar, zoom tersebut diikuti sebanyak lima provinsi atau gubenur antara lain Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua dan Provinsi Riau serta juga diikuti oleh bupati/wali kota dari lima Provinsi tersebut.
Laporan: Kamaruddin (Bangjkinang)
Editor: Edwar Yaman
