Kabinet digantikan oleh Dewan Operasi Nasional, yang memerintah Malaysia sebagai pengganti dari pemerintahan terpilih sampai tahun 1971, ketika Parlemen dipulihkan.
Keadaan darurat keempat terjadi pada tahun 1977 di Kelantan selama perebutan kekuasaan antara Umno dan Parti Islam Malaysia (PAS).
Menteri Besar Mohamed Nasir dari PAS saat itu menolak untuk mengundurkan diri ketika diperintahkan oleh partainya, meskipun dia telah kehilangan kepercayaan dari majelis negara bagian yang dipimpin PAS. Krisis berakhir pada Maret 1978 dengan pemilihan negara bagian yang baru.
Ditentang Anwar dan Mahathir
Upaya PM Muhyiddin Yassin untuk memberlakukan keadaan darurat terkait konjakan kasus Covid-19 ditentang pemimpin oposisi Anwar Ibrahim.
Anwar menilai penerapan keadaan darurat hanya alasan untuk menangguhkan Parlemen sehingga Muhyiddin dapat terhindar dari upaya penggulingan.
"Kita memiliki pemerintah yang tidak memiliki legitimasi dan yang tahu akan gagal untuk menunjukkan dukungan mayoritas di Parlemen dan menggunakan krisis Covid-19 sebagai alasan untuk membenarkan penyalahgunaan kekuasaan," kata Anwar, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (24/10/2020).
Menurut mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu, menerapkan keadaan darurat tanpa adanya ancaman terhadap keamanan nasional tidak lebih dari menunjukkan dalam kediktatoran dan otoriterisme.
"Pemerintah telah gagal menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menangani krisis ini dan malah menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk tetap berkuasa," ujarnya lagi.
Tidak hanya Anwar, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad juga menolak penerapan keadaan darurat. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan itu karena tak ada kejadian luar biasa.
"Jika pandemi Covid-19 yang menjadi alasan, hampir semua negara di dunia juga mengalami hal yang sama," ujar politikus paling senior di Malaysia ini.
Sumber: AP/Bernama/News/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
