MOSKOW (RIAUPOS.CO) – Presiden Rusia Vladimir Putin mewajibkan 300 ribu orang menjalani wajib militer dan dikirim ke Ukraina untuk bertempur. Akibatnya, ribuan orang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan mobilisasi parsial dengan wajib militer tersebut.
Setidaknya 1.252 orang dari 38 kota ditangkap, menurut aktivis HAM OVD-Info. Di Moskow, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Old Arbat, di pusat kota Moskow.
“Kirim Putin ke parit!”, “Biarkan anak-anak kita hidup!”. Itulah teriakan-teriakan para pengunjuk rasa.
Rekaman menunjukkan polisi anti huru-hara menyeret sejumlah pengunjuk rasa. Di Tomsk, seorang memegang papan bertuliskan ‘Peluk aku jika kamu juga takut’ tersenyum tenang saat dia diseret oleh tiga petugas polisi. Di Novosibirsk, seorang pria dengan kuncir kuda dibawa pergi setelah dia mengucapkan protes ke petugas polisi.
“Saya tidak ingin mati untuk Putin dan untuk Anda,” teriak pengunjuk rasa.
Gelombang protes di Rusia pecah. Mereka tidak takut meski ada peringatan dari kantor kejaksaan bahwa siapapun yang melakukan protes dapat mengakibatkan hukuman hingga 15 tahun penjara karena menyebarkan informasi palsu tentang wajib militer.
Politikus oposisi yang dipenjara Aleksei A. Navalny dan kelompok antiperang Vesna, atau Spring, keduanya menyerukan protes pada Rabu (21/9/2022).
Rencana yang diumumkan oleh Putin mengguncang publik Rusia karena sebagian besar pria Rusia wajib militer secara hukum dianggap sebagai pasukan cadangan. Selama satu tahun dinas militer adalah persyaratan untuk pria berusia 18 hingga 27 tahun.
Meski Menteri Pertahanan Sergei K Shoigu mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki pengalaman militer sebelumnya adalah yang memenuhi syarat untuk direkrut, beberapa orang Rusia khawatir bahwa mungkin ada syarat wajib militer yang lebih luas.
Sebuah petisi menentang kebijakan itu sudah mengumpulkan hampir 300 ribu tanda tangan pada Rabu (21/9) malam. Anastasia (36), salah satu penyelenggara petisi, yang tinggal di St. Petersburg ditahan karena alasan keamanan.
Pada Rabu (21/9/2022) sore, survei Navalny menerbitkan hasil jajak pendapat yang ditugaskan oleh organisasinya untuk menanyakan kepada responden bagaimana tanggapan warga terhadap mobilisasi wajib militer. Hampir setengahnya menyatakan tidak setuju.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
