MOSKOW (RIAUPOS.CO) - Pengadilan Tertinggi Rusia telah memutuskan bahwa aktivis LGBTQ harus diberi label “ekstremis”, karena hal tersebut, para pendukung gay dan transgender khawatir hal itu dapat mengakibatkan penangkapan dan penuntutan.
Dilansir JawaPos.com dari Al Jazeera pada Jumat (1/11), Pengadilan Rusia memutuskan pada Kamis (30/11) waktu setempat, bahwa "gerakan publik LGBT internasional dan subdivisinya" adalah ekstremis dan mengeluarkan "larangan aktivitas di wilayah Rusia".
Langkah ini merupakan langkah paling tajam dalam tindakan keras selama puluhan tahun terhadap hak-hak LGBTQ di Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Dia mendasarkan pemerintahannya pada "nilai-nilai keluarga tradisional".
Keputusan tersebut, yang menurut hakim akan segera berlaku, tidak menyebutkan apakah keputusan tersebut akan menargetkan individu atau organisasi tertentu. Persidangan berlangsung secara tertutup dan tanpa pembelaan, media Rusia melaporkan sebelum putusan dijatuhkan. Para jurnalis mendengar keputusan tersebut.
Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan sebelum putusan diumumkan bahwa Kremlin “tidak mengikuti” kasus atau komentar tersebut.
“Suatu hari nanti hal ini akan berakhir, tapi untuk saat ini kami harus mencoba untuk hidup dan menyelamatkan diri kami sendiri,” sebut perlawanan feminis anti-perang di media sosial sebagai tanggapan terhadap keputusan tersebut, dan mengkritik perang Rusia di Ukraina.
LSM lain, termasuk kelompok hak transgender “Center T”, mengatakan mereka akan menerbitkan pedoman keselamatan bagi anggota komunitas LGBTQ.
Pemimpinnya, Yan Dvorkin, yang melarikan diri dari Rusia karena alasan keamanan, menyebut persidangan tersebut sebagai “titik terendah dalam kegilaan”. Amnesty International menyebut keputusan tersebut “memalukan dan tidak masuk akal” dan memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa hal ini dapat mengarah pada pelarangan menyeluruh terhadap organisasi LGBTQ dan melanggar kebebasan berserikat, berbicara dan berkumpul secara damai serta mengarah pada diskriminasi.
Tindakan keras Moskow terhadap kelompok-kelompok yang berhaluan liberal semakin intensif sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Kremlin sejak itu meningkatkan retorikanya untuk membela “nilai-nilai tradisional”; apa yang disebutnya pengaruh Barat yang "memalukan".
“Mereka kalah perang. Hal ini membuat masyarakat sangat frustrasi dan tidak puas terhadap pemerintah. Sangat mudah untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok LGBT,” kata Dvorkin.
Pada bulan Juli, anggota parlemen melarang prosedur medis dan administratif yang melarang perubahan gender. Deputi Pyotr Tolstoy mengatakan pada saat itu bahwa tujuan dari tindakan tersebut adalah "untuk membangun tembok melawan penyebaran ideologi anti-keluarga Barat".
November lalu, anggota parlemen juga mengesahkan undang-undang yang melarang segala bentuk “propaganda”; LGBTQ, sebuah gerakan yang memiliki implikasi luas terhadap penerbitan buku dan distribusi film. Organisasi Rainbow Europe menempatkan Rusia di peringkat ketiga di antara 49 negara Eropa, yang mengukur toleransi terhadap kelompok LGBT.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
