PEKANBARU (RP) – Riau tak lagi darurat bencana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Status itu resmi dicabut melalui apel gelar pasukan di markas TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/12). Bersamaan dengan itu Riau ditetapkan siaga bencana banjir.
Status ini berlangsung hingga berakhirnya musim hujan, di mana menurut prediksi BMKG bisa sampai pengujung Januari 2016. Penetapan status siaga banjir dan pencabutan status bencana karhutla dipimpin Kepala BNPB RI Willem Rampangilei dan pejabat BNPB RI. Juga hadir Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman, Danrem 031/WB Brigjen TNI Nurendi, dan pejabat tinggi pratama lingkungan Pemprov Riau serta seluruh unsur Forkompimda Provinsi Riau.
Pemerintah melalui pusat dan daerah, secara menyeluruh menyiapkan tim TNI untuk mendukung penanggulangan bencana banjir di Riau. Sejumlah 1.500 personel disiagakan. Kemudian untuk anggaran, dari APBN disiapkan sebesar Rp150 miliar.
“Untuk penanganan banjir di seluruh Tanah Air, kami siapkan anggaran Rp150 miliar. Karena bencana yang paling sering dan banyak memakan korban adalah hidrometrologi. Yakni banjir dan longsor,” kata Willem.
Lebih lanjut diungkapkannya, besaran anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk siaga darurat. Untuk Riau dia belum tahu berapa besaran anggarannya. Hanya saja yang jelas, begitu sudah ditetapkan dalam status siaga darurat, maka bisa digunakan untuk menginisiasi posko.
