Tak hanya simpati yang datang dari publik Indonesia, namun keresahan dari keluarga warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal atau sedang berkunjung di Paris. Pejabat fungsi konsuler KBRI Paris Yosep Tutu mengatakan, sejak peristiwa kemarin KBRI memang langsung membuka hotline untuk mengumpulkan laporan-laporan terkait.
Hotline tersebut antara lain +33621122109 untuk KBRI Paris, +33618221289 untuk KJRI Marseille, dan +6281289009045 untuk Kementerian Luar Negeri. Sampai saat ini, pihaknya belum menemukan adanya laporan terkait WNI yang terdampak serangan tersebut.
’’Saat Jumat kemarin, memang situasinya agak mencekam dan banyak telpon dari orang tua karena kebanyakan WNI disini adalah pelajar. Namun, hari ini (14/11), sebagian besar keluarga saudah bisa menghubungi WNI disini. Kami pun masih mencoba memastikan keselamatan beberapa orang,’’ terangnya.
Dia memastikan, ketegangan di lingkup paris pada Sabtu pagi sudah menurun. Hal tersebut dikarenakan penjagaan yang lebih ketat dan tidak ada serangan susulan. Namun, keresahan masyarakat masih belum pudar. Hal tersebut karena serangan tersebut terjadi meskipun penjagaan otoritas Perancis sudah masuk kategori siaga satu.
’’Sejak insiden penembakan staff majalah Charlie Hebdo Januari kemarin pemerintah sudah menetapkan status siaga satu. Sampai sekarang, status tersebut sama sekali belum dicabut. Namun, penjagaan tersebut akhirnya ditingkatkan lagi karena insiden ini,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, pihak KBRI Paris pun sudah memberikan himbauan untuk WNI disana. Sesuai anjuran pemerintah Perancis, warga diminta tak tinggalkan rumah jika memang tak ada keperluan penting. WNI pun dianjurkan mengabari kerabat dan teman jika ingin keluar.
’’Pihak kepolisian pun sudah memberikan perimeter keamanan. Saya harap WNI bisa patuhi anjuran ini. Apalagi, beberapa institusi seperti sekolah dan universitas juga diliburkan selama tiga hari kedepan,’’ terangnya.
Terkait travel warning, Yosep Tutu mengaku masih belum menemukan instruksi untuk memberlakukan itu. Meski pemerintah sudah menetapkan state of emergency dan mengklaim menutup perbatasan, dia mengaku bahwa perbatasan masih belum terutup. Hanya saja, penjagaan disana diperketat berkali-kali lipat. ’’Untuk travel warning, itu sudah kewenangan dari pemerintah pusat (Kementerian Luar Negeri, red),’’ imbuhnya.
