RENGAT (RIAUPOS.CO) - Pembangunan di kawasan Ibu Kota Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), terkesan lamban. Sehingga dari tahun ke tahun, tidak terlihat pembangunan yang menonjol. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum adanya peraturan bupati (Perbup) atau peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khususnya di kawasan Ibu Kota Pemkab Inhu. Akibatnya, warga dalam kawasan Ibu Kota Pemkab Inhu takut dan merasa was-was melakukan pembangunan fisik.

"Ada sejumlah warga ragu untuk mendirikan bangunan permanen. Karena ketika mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), tidak bisa diproses," ujar salah seorang warga Kelurahan Pematang Reba yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Pemkab yang tidak mau namanya ditulis, Selasa (24/8/2021).

Warga yang tinggal di Jalan Lintas Timur ini berharap Pemkab Inhu dapat mencarikan solusi. Sehingga kedepannya, warga yang tinggal di kawasan Ibu Kota Pemkab Inhu tidak berada dalam keraguan dan was-was.

"Harus berapa lama kondisi ini dibiarkan. Masyarakat juga butuh kepastian tentang kawasan ini," ungkapnya sambil bertanya.

Ditempat terpisah, Plt Kepala Seksi (Kasi) Penyusunan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Inhu, Yustinus Ari Wijaya ST MSc PHD ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa, pihaknya terus menggesah penuntasan RDTR. "Saya sudah ekspos tentang tahapan yang sudah dilalui untuk penuntasan RDTR kepada pimpinan," ujarnya.

Memang sebutnya, saat ini masih berpedoman kepada RTRW Provinsi Riau. Sehingga ketika berpegangan kepada RTRW Riau, sifatnya masih umum. Karena RDTR sifatnya sudah terinci per kecamatan hingga kelurahan.

Untuk itu katanya, proses RDTR terus berjalan. Bahkan dalam waktu dekat ini, pihaknya dapat menuntaskan RDTR tersebut. "Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam penyusunan RDTR ini," harapannya.

Laporan: Raja Kasmedi (Rengat)

Editor: E Sulaiman