RENGAT (RIAUPOS.CO ) - SEBANYAK sembilan rencana program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diusulkan pada tahun 2023. Dari Propemperda tersebut, terdapat empat rencana peraturan daerah (ranperda) luncuran tahun 2022.
Empat Ranperda luncuran tahun 2022 itu di antaranya, tentang RTRW, tentang hari jadi kabupaten. Kemudian raperda tentang perubahan badan hukum PDAM Tirta Indra menjadi Perusahaan umum Daerah Tirta Indra dan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Empati ranperda luncuran tersebut merupakan tujuh Propemperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Inhu pada tahun 2022 lalu. Artinya, dari empat yang hanya dibahas pada tahun 2022 oleh Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Inhu juga tidak dapat tuntas.
Untuk rencana pembahasan Ranperda pada tahun 2023 ini, Bapem Perda DPRD sudah memulai rapat bersama Bagian Hukum Setdakab Inhu. ''Rapat awal ini untuk menentukan ranperda yang prioritas dibahas pada tahun 2023. Karena dari sembilan raperda tersebut, tidak mungkin dibahas bersamaan di tahun 2023,'' ujar Ketua Bapem Perda DPRD Inhu, Martimbang Simbolon, Selasa (17/1).
Menurutnya, selain menentukan ranperda yang prioritas, pada rapat tersebut juga meminta kesiapan Bagian Hukum untuk melengkapi berkas raperda. Berkas yang perlu disiapkan untuk pembahasan ranperda tersebut yakni tentang naskah akademis.
Ketika ditanya penyebab empat dari tujuh raperda yang disampaikan pihak eksekutif tidak tuntas dibahas pada tahun 2022 yakni disebabkan oleh faktor waktu yang tidak maksimal. Karena ranperda yang diterima pihaknya yakni sekitar bulan Oktober 2022.
Untuk itu, harapnya, di awal tahun ini rencana pembahasan raperda hendaknya dapat tuntas sesuai harapan. Apalagi sebutnya, Ranperda tentang RTRW dinilai sangat penting. ''Mudah-mudahan ranperda yang dibahas sejak awal tahun ini dapat mencapai target,'' harapnya.(hen)
Laporan KASMEDI, Rengat
