PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indragiri Hulu (Inhu) mengunjungi DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi dan ajakan berjuang bersama-sama dalam penanganan abrasi Sungai Indragiri yang semakin parah.
Abrasi sungai sudah mengganggu jalur jalan yang menghubungkan Inhu dan Indragiri Hilir (Inhil) karena badan jalan runtuh tergerus air. Perjuangan dilakukan DPRD Inhu yang langsung dipimpin ketua Samsudin bersama Pemkab Inhu melalui Dinas PUPR serta dari DPRD Indragiri Hilir dan rombongan.
Kedatangan dua kabupaten pada Senin (16/3/2020) diterima Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Dani M Nursalam. Kepada DPRD Riau dan Pemprov Riau rombongan meminta sama-sama mencarikan solusi mengatasi persoalan ini.
Ketua DPRD Indragiri Hulu, Samsudin, menyampaikan bahwa kedatangan DPRD Inhu, yang didampingi Komisi III, dan Plt Kepala Dinas PUPR Indragiri Hulu Boyke Sitinjak, untuk meminta penanganan segera abrasi di Sungai Indragiri, yang selalu rusak pada 20 titik.
''Akibat kondisi ini jalan provinsi yang telah dibangun, sering rubuh dan berbahaya bagi masyarakat yang memakai jalan tersebut. Permasalahan pembangunan jalan yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri itu selalu rusak, karena tergerus arus sungai,'' katanya.
Karena itu Syamsudin menyampaikan agar DPRD Provinsi Riau bersama-sama dengan pihak kabupaten melakukan pendekatan kepada kementerian, sehingga dapat diproses penanganannya.
Boyke Sitinjak menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Inhu terkait penanganan abrasi, yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Bupati Inhu Yopi Arianto telah menyurati Kementerian PUPR, lengkap dengan hitungan 20 titik yang perlu dibiayai Pemerintah Pusat.
''Kami juga telah mempersiapkan jalan alternatif, jalan baru yang tidak melalui sungai yang sering abrasi. Tetapi terkendala dengan status lahan yang dibebaskan karena ada yang berada di kawasan hutan, dan banyak masyarakat yang harus dihadapi untuk ganti rugi kepemilikan lahan. Kami telah ke DWS 5, untuk menganggarkan penanganan abrasi sungai, namun belum ada tanggapan,'' kata Boyke Sitinjak.
Dalam kesempatan itu DPRD Inhil melalui Edi Sindrang menyampaikan diperlukan pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Indragiri Hilir, karena banyak ruas jalan yang hampir putus.
Menanggapi kehadiran dua kabupaten, Dani M Nursalam, mengatakan, prioritas pemprov adalah infrastruktur di kabupaten/kota. DPRD tidak lagi berpikir daerah pemilihan namun skala prioritas.
''Kita perlu buat jadwal untuk bersama-sama ke DPR RI, untuk memperjuangkan nasib rakyat Riau terhadap jalan provinsi, yang dilalui sungai yang berasal dari Sumbar. Kita harus komprehensif, bersama dengan Kabupaten Kuansing dan Pelalawan,'' katanya.
Laporan: Fopin A Sinaga
Editor: Hary B Koriun
