INDRAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menargetkan pencapaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  oleh BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.

Sebab, selama tiga tahun berturut-turut  Pemkab Inhil mendapat opini WTP. Tradisi itu hendaknya terus dipertahankan, sebagai dasar pengelolaan keuangan secara baik, akuntabel dan transparan.

Harapan pencapaian tersebut diungkapkan Bupati setelah menghadiri acara serah terima LKPD 2019 (Unaudited) dari Pemkab Inhil kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Jumat (13/3).

"Kita sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan Opini WTP sehingga pada penyerahan LKPD ini saya juga mengharapkan mendapatkan WTP lagi," kata Bupati.

Di sepanjang 2019, dikatakan Bupati, jajaran Pemkab Inhil sudah bekerja sama dan bekerja keras dalam upaya mempertahankan predikat WTP tersebut. Maka itu pihaknya senantiasa melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan daerah.

"Tentu saja hal ini kami lakukan, karena bagi kami, salah satu indikator keberhasil pemerintah daerah adalah laporan keuangan. Di mana laporan keuangan yang disuguhkan merupakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel mengacu pada standar pelaporan keuangan yang berlaku," tuturnya.

Dalam penyerahan LKPD Kabupaten Inhil 2019 kepada pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Said Syarifuddin dan beberapa pejabat lain.(adv)