TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Di usia ke-56 tahun, Indragiri Hilir (Inhil) terus berkomitmen menjadi kabupaten yang maju dan sejajar dengan kabupaten lain. Baik di Provisi Riau, maupun daerah-daerah lain. Sehingga taraf pembangunan merata dari kota hingga ke desa.
Oleh karena itu, Milad Inhil di 2021 ini mengambil tema Tingkatkan Inovasi dan Kreativitas untuk Membangun Negeri yang Maju Bermarwah dan Bermartabat. Korelasi tema dan program pembangunan dinilai sudah sejalan. Ya, hari ini (14/6) Inhil genap berusia 56 tahun. Usia yang cukup matang. Inhil juga sudah memiliki sederet pencapaian pembangunan yang membanggakan.
Pergantian demi pergantian pemimpin daerah, sukses melahirkan inovasi daerah. Khususnya di bidang infrastruktur. Jalan, jembatan, dermaga hingga sarana dan prasarana daerah tampak apik menopang keperluan masyarakat. Infrastruktur menjadi prioritas. Terutama dalam masa kepemimpinan Bupati HM Wardan. Sejak periode pertama menjabat, HM Wardan memfokuskan program, salah satunya di bidang infrastruktur.
Pembangunan jalan, jembatan, dermaga dan lain-lain dititikberatkan di tingkat desa melalui program bernama Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Membangun dengan kondisi geografis seperti Inhil tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu anggaran besar, waktu dan proses yang cukup panjang. Semu harus dilalui. Bahkan sampai dengan caci maki dari pihak-pihak yang menilai belum layak. Terutama di awal-awal dan menjelang akhir priode pertama lalu. Namun hal itu bukan suatu hambatan bagi cucu Syekh Abdurahman Yaqub ini. Melainkan, menjadi sebuah tantangan dan motivasi besar bagi dirinya.
Bercerita tentang Program Desa Maju Inhil Jaya, tentu banyak sekali persoalan.
Program itu telah bergulir sejak 2014. Yakni awal periode pertama HM Wardan menjabat sebagai bupati. Di periode kedua kepemimpinan HM Wardan, program DMIJ masih menjadi andalan sebagai instrumen pembangunan yang dibuat lebih komprehensif dengan penambahan konsep "Plus" dan "Terintegrasi. "Program ini lebih kami sempurnakan, sehingga menjadi Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi," kata HM Wardan, kemarin.
Meski belum mencapai 100 persen, target pembangunan infrastruktur melalui program DMIJ sudah cukup memuaskan. Sisanya akan dituntaskan di sisa waktu jabatan yang ada. Dalam nama program DMIJ Plus Terintegrasi dimaknai sebagai ruang lingkup tugas yang diperluas dengan keterlibatan dari berbagai instansi pemerintah. "Kalau dulu kan identik dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, red). Kalau sekarang tidak lagi, mungkin penganggarannya di sana, tapi pelaksanaannya juga menggandeng dinas lain," ungkapnya.
Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan melalui program DMIJ Plus dan Terintegrasi, dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Inhil Budi N Pamungkas hingga 2021, tercatat 340.021 meter jalan rabat beton. 372.759 meter perkerasan jalan sirtu hingga dengan pembukaan jalan baru, jerambah sepanjang 12.885 meter dan pembangunan 403 jembatan.
Ditambah lagi pembangunan 67 unit dermaga yang mampu membuka akses masyarakat dari jalur perairan. Hal ini terbukti banyak masyarakat yang terbantu. Di samping terbukanya akses antardesa dan dari desa ke ibu kota kecamatan serta dari desa sampai ke ibu kota kabupaten, juga dapat memangkas waktu dan biaya transportasi masyarakat.
"Lebih dari 75 persen infrastruktur kini telah berdiri kokoh di setiap pelosok desa. Apresiasi masyarakat mengucur deras atas keberhasilan pelaksanaan program ini," kata Budi.
Di sisi lain, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya membuat animo masyarakat desa kian meningkat atas program DMIJ PT. Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan terus digesa. Untuk bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) telah dibangun merata pada 197 desa, melalui program DMIJ Plus dan Terintegrasi.
"Kita akan terus concern dengan DMIJ. Sarana pendidikan dan kesehatan merupakan aspek fundamental dalam upaya pembangunan manusia di kawasan perdesaan," sambungnya.
Kehadiran DMIJ PT, dikatakan Budi, mampu mendorong kemajuan desa dari sangat tertinggal menjadi tertinggal, berkembang dan maju. Kemajuan ini tercermin dari kenaikan Indeks Desa Membangun yang merupakan instrumen dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengacu pada Permendes No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
Hasil pengkategorian IDM di Kabupaten Inhil 2020 menghasilkan jumlah desa tertinggal 100 atau 0,5 persen, desa berkembang 76 atau 0,38 persen dan desa maju 19 atau 0,09 persen. Dengan target hingga 2023 setidaknya ada 50 desa maju dan 10 desa mandiri. Dan nanti sisanya merupakan desa berkembang sebanyak 137 desa sehingga Inhil tidak lagi memiliki desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Ini membuktikan Pekab Inhil di bawah kepemimpinan HM Wardan-H Syamsuddin Uti dan Ketua DPRD Inhil H Ferriyandi, sangat berpihak pada pembangunan di desa. Wujud keberpihakan itu terlihat dari Program DMIJ Plus Terintegrasi yang sangat kompleks selain dari sisi pembangunan fisik. "Pemkab Inhil juga melihat pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi perdesaan,"cetusnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Inhil juga fokus melaksanakan pembangunan di bidang perkebunan yang menjadi primadona bagi 70 persen masyarakat di daerah itu. Pembangunan difokuskan pada sektor perkelapaan dengan upaya peningkatan produksi dan industrialisasi. Inhil yang juga berjuluk sebagai "Negeri Hamparan Kelapa Dunia" ini, memerlukan sejumlah inovasi untuk menggapai cita-cita itu. Sehingga dapat memecah kebuntuan atas sederet problema perkelapaan yang masih terjadi.
Sementara dari sektor perkebunan, menurut Kepala Dinas Perkebunan Inhil H Sirajudin, pihaknya saat ini tengah fokus pada peningkatan kualitas produksi pangan, pemenuhan keperluan pangan, peningkatan daya saing yang berorientasi ekspor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani kelapa. Arahnya adalah mensinergikan antara peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas kebun kelapa. Dengan pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan diversifikasi hingga hilirisasi. Bentuk konkret dari pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan diversifikasi dan hilirisasi itu, diungkapkan Sirajudin, adalah hasil produksi tanaman kelapa mampu memenuhi permintaan pasar.
Sirajudin mengatakan, sejumlah upaya yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk menyukseskan program food estate dari pemerintah pusat. Food estate sendiri diketahui merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.
"Oleh karenanya, melalui Dinas Perkebunan dilaksanakan pembangunan infrastruktur perkebunan, kegiatan budidaya, optimalisasi diversifikasi dan hilirisasi," urainya.
Pada 2021 ini, Sirajudin mengatakan Dinas Perkebunan Inhil merencanakan kegiatan peremajaan tanaman kelapa seluas 7.026 hektare. Selain itu, terdapat pula penanaman pascapanen dan pengolahan beberapa jenis produk olahan berbahan baku kelapa. Usulan ini sudah diajukan ke pemerintah pusat melalui Bappenas dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Semuanya mendapat respons positif. Selanjutnya, guna mengoptimalkan program-program pada sektor perkebunan, menurut Sirajudin, pihaknya perlu memberikan perhatian terhadap para petani.
"Untuk itu, dirumuskan sebuah formulasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan optimalisasi pemanfaatan hasil lain dari kelapa, seperti sabut (mesocarp), air dan batang kelapa," terangnya.
Pemkab Inhil, terus mengundang para investor untuk membuka usaha dan menanamkan investasinya di Inhil. Dia bersyukur, mendapat respons positif. Mereka concern dalam industri pemanfaatan serat sabut (coco fiber), untuk dijadikan papan dari serat sabut kelapa (coco board) yang dinamakan Kasai, singkatan dari Kelapa Sabut Inhil.(ind/adv)
