INHIL (RIAUPOS.CO) - DALAM menjaga ketertiban umum (tibum), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Indragiri Hilir (Inhil).

Demikian disampaikan Bupati Inhil HM Wardan didampingi Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Syamsuddin Uti saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pembinaan, pengawasan dan pendidikan ketertiban umum di Inhil, Kamis (8/7) pagi.

"Perlu kita apresiasi atas apa yang sudah dilakukan Satpol-PP selama ini. Terutama dalam menertibkan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat," ungkap Bupati Inhil HM Wardan.

Hanya saja, patut digarisbawahi adalah dukungan dari OPD-OPD yang terkesan masih belum berjalan maksimal. Maka dengan itu, pesan Bupati, perlu menyatukan persepsi dalam rangka mendukung kegiatan Satpol-PP di lapangan.

Sama halnya dengan yang disampaikan Wabup Inhil H Syamsuddin Uti. Sudah menjadi kewajiban OPD terkait memberikan dukungan. Apalagi Satpol PP merupakan pengawal dan alat penegak peraturan daerah (perda) yang secara otomatis berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Sekecil apapun tugas itu. Kita perlu untuk menyamakan persepsi. Supaya lebih mudah," pesannya.

Segala tindakan Yustisi yang dilakukan di lapangan, menurut Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Inhil Marta Haryadi, fungsinya untuk mem-backup semua kegiatan yang tidak bisa dilakukan OPD terkait.

"Kita memang ada dibarisan terdepan. Tapi juga meski mandapat dukungan dari OPD terkait," jelasnya.(adv)