Rengat (RIAUPOS.CO) - Ratusan truk bermuatan tanda buah sawit (TBS) milik 17 Koperasi Unit Desa (KUD), tidak bisa masuk pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT Mega Nusa Inti Sawit (MNIS), Senin (5/9). Pasalnya, 17 KUD diminta pihak PT MNIS untuk menerapkan dan memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Sementara penerapan RSPO secara umum kepada KUD yang terbesar di tiga kecamatan dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), belum memberikan dampak positif. Bahkan, pembelian TBS oleh pihak perusahaan masih mengacu kepada harga Disbun Riau.
Pihak KUD juga keberatan atas penerapan RSPO itu. Karena biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan, dibebankan kepada pihak KUD. Sementara kedua belah pihak bermitra yang diikat dengan MoU dalam pola KKPA.
"Mengapa biaya pengurusan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO dibebankan semua kepada pihak KUD. Sementara hasil atau untung dari penerapan RSPO kepada KUD belum ada,"ujar perwakilan 17 KUD, Agus Prianto Setiabudi, Senin (5/9).
Menurutnya, pihak perusahaan menahan TBS masyarakat akibat belum dilengkapi sertifikasi RSPO dan mengarahkan untuk dibawa ke PKS Bumi Palma (BP) di Indragiri Hilir. Dimana PKS BP juga tergabung dalam group PT MNIS.
Sementara untuk biaya transportasi angkutan truk TBS ke PKS BP, juga belum ada kesepakatan bersama dengan pihak PT MNIS.
Koordinator KKPA PT MNIS, Burhan didampingi Production Controller Agung Sujarwo mengatakan, pihaknya siap menampung keinginan masyarakat melalui KUD. “Kami siap menampung keinginan rekan-rekan untuk disampaikan kepada manajemen," ucapnya.
Untuk waktu selama empat bulan ke depan, pihaknya akan berupaya mencarikan solusi untuk penerapan sertifikasi RSPO. “Kami juga terus menyampaikan progresnya secara berkala melalui perwakilan KUD," katanya.
Usai pertemuan, ratusan truk TBS baru diperbolehkan masuk ke PKS atau sekitar pukul 14.35 WIB. Bahkan, ada di antara truk yang sudah datang ke lokasi PKS sekitar pukul 06.00 WIB.(gem) TERTAHAN: Ratusan truk bermuatan TBS milik 17 KUD tertahan di pintu masuk areal PKS milik PT MNIS, Senin (5/9/2022). Truk angkutan tersebut tertahan akibat pihak KUD belum mengantongi sertifikasi RSPO.
