Sidang Tipikor Proyek BTS: Target 4.200 Tower, Selesai 1.795

Hukum | Rabu, 26 Juli 2023 - 18:38 WIB

Sidang Tipikor Proyek BTS: Target 4.200 Tower, Selesai 1.795
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate, saat sidang beberapa waktu lalu. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan. Jauh dari target sebanyak 4.200 menara BTS.

Keterangan itu diungkap M. Feriandi Mirza dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/7/2023). Dia menjadi saksi untuk tiga terdakwa, termasuk eks Menkominfo Johnny G. Plate.


Di depan majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri, Mirza menyampaikan bahwa proyek itu semestinya sudah selesai 31 Desember 2021. Sampai batas waktu tersebut, hanya 668 BTS 4G yang rampung digarap. Proyek kemudian tetap berlanjut dengan adendum yang berisi perpanjangan waktu sampai 31 Maret 2022. 

”(Sampai batas perpanjangan tersebut, Red) selesai 1.795 (tower),” kata Mirza yang tercatat sebagai kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo.

Keterangan itu membuat majelis hakim heran. Sebab, selisih target dan realisasi sangat jauh. 

”Proyek ini nggak selesai, mangkrak,” kata hakim.

Secara terpisah, ditemui di Istana Negara, Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo diselesaikan. Namun, dia enggan berbicara progres proyek saat ini. 

”Nanti penuh kejutan. Tenang saja dan saya sudah bilang, tahun ini akan tuntas,” katanya.

Proses hukum yang sedang berjalan, terang Budi, dipastikan tidak memengaruhi kelangsungan proyek tersebut. Dia menjelaskan, saat ini ada beberapa hal yang sedang ditinjau ulang terkait penggarapan proyek itu. Termasuk soal harga. Tim dari Kemenkominfo dan Kejaksaan Agung bekerja bersama. 

”Semua opsi sedang dirumuskan, kami diskusikan, di-review. Nanti kami bicara dengan kementerian lembaga lain, termasuk Bu Sri Mulyani, menteri keuangan. Saya berharap tidak perlu tambahan,” jelas Budi.

Sumber: Jawapos.com

Editor: Eka G Putra









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook