JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana pansus hak angket KPK untuk mendatangkan Presiden Joko Widodo ke DPR menuai tanggapan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, pemanggilan itu tidak tepat.

“Tidak relevan,” katanya di kantor Wakil Presiden, Jumat (25/8/2017).

Menurutnya, presiden tidak ada hubungan langsung dengan kinerja dari pansus tersebut.

”Tidak ada hubungannya, seperti pak presiden sampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo dihadirkan dalam Pansus Angket KPK di DPR. Itu karena kepala negara bertanggung jawab secara penuh terhadap pemberantasan korupsi.

Menurut Fahri, presiden perlu ditanya tanggapannya terhadap KPK, apakah wajar di satu sisi presiden berbicara anti korupsi, memberantas korupsi, memiliki prestasi dalam pemberantasan tersebut, sementara di satu sisi setiap harinya ada orang yang ditangkap karena korupsi.

"Nah yang kayak begini kalau menurut saya sih angket seharusnya juga manggil presiden. Ini ada apa? Presiden sadar nggak kalau ini ada elemen yang bekerja di bawah dia, tanpa koordinasi, nangkep sana sini, presidennya bengong dan kaya jadi konsumen," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017). (jun)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama