JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Orang yang pulang dari Irak maupun Suriah tidak serta merta bisa langsung ditangkap karena dianggap sebagai teroris. Hal itu dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Antiterorisme M Syafii.
Menurutnya, UU Antiterorisme yang baru juga tidak memberikan landasan hukum untuk melakukan hal itu.
“Kalau kemudian setiap orang yang pulang lalu dianggap sebagai teroris, saya kira tidak punya dasar hukum itu. UU ini pun tidak memberikan landasan,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/5/2018).
Politikus Partai Gerindra itu menerangkan, WNI dari Suriah atau Irak, misalnya, bisa dilakukan assesment terlebih dahulu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dia menyebut, jika seseorang tersebut belum terpapar, mungkin bisa diikutsertakan dalam program kontra deradikalisasi. Akan tetapi, kalau memang sudah terpapar, bisa diikutkan dalam program deradikalisasi.
Ditegaskannya, jika memang terbukti telah melakukan kejahatan, baru bisa dikenakan hukuman.
“Saya kira sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM jika orang pulang dari sana yang kami tidak tahu lagi ngapain kemudian dianggap teroris. Ini kan sesuatu yang diinginkan oleh pihak luar agar kami melemahkan bangsa kami sendiri,” tuntasnya. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
