”Ini peringatan buat yang lain,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, mendorong pemerintah lebih serius melawan hoax dan ujaran kebencian. Terutama yang ingin memecah belah bangsa dan merusak semangat kebhinekaan. Bahkan jika nanti hasil investigasi menunjukkan benar jaringan Saracen digunakan sebagai pabrik hoax yang bertujuan memecah belah bangsa, maka pelaku dapat juga dikenakan tuduhan melawan NKRI.
Karena itu, dia berharap pengungkapan kelompok yang diketuai JAS tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi Polri untuk menyingkap lebih jauh keberadaan kelompok-kelompok serupa di dunia maya. Selaku mitra kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, politikus Golkar ini mendesak Menteri Rudiantara segera mewujudkan pembentukan Badan Siber Nasional (BSN).
“Implementasi BSN menjadi penting saat ini. Kami meminta pemerintah untuk mempercepat pembentukannya,” ucap Meutya, sembari mengajak masyarakat proaktif melawan akun-akun media sosial penyebar kebencian.
Sementara anggota Komisi I dari Fraksi PPP Arwani Thomafi memberi apresiasi atas penangkapan sindikat Saracen. Penangkapan ini membuktikan efektivitas UU nomor 19 tahun 2016, yang merupakan revisi dari UU ITE nomor 11 tahun 2008. Revisi UU ITE memang dibahas dan disahkan oleh Komisi I DPR bersama dengan Menkominfo mewakili pemerintah.
”Penegakan hukum di media siber, selain peran aparat kepolisian, peran serta masyarakat untuk melawan berita hoax juga penting untuk mengurangi paparan berita hoax dan ujaran kebencian di ruang publik,” kata Arwani di gedung DPR.
