Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong implementasi Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan CMS menjadi faktor penting sebagai push factor maupun pull factor dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran fiskal pemerintah. Kurang dari 2 bulan setelah pembentukan TP2DD, seluruh Pemda dan OPD/SKPD di wilayah Riau telah menggunakan CMS dalam seluruh transaksi belanja dengan dukungan penuh dari Bank Riau Kepri (BRK).
Digitalisasi juga diperluas melalui pemanfaatan channel pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang baru dikenalkan sejak Januari 2020. Jumlah merchant yang memanfaatkan QRIS tumbuh begitu pesat dari 116.329 merchant pada tahun 2020 menjadi 307.043 pada Desember 2021 atau mengalami pertumbuhan 163,9 persen.
"Penggunaan QRIS oleh pelaku usaha tidak hanya akan memudahkan masyarakat bertransaksi, namun juga bisa menjadi solusi bagi usaha mikro, subsisten dan kecil untuk meningkatkan omset dan skala usahanya yang selama ini terkendala oleh keterbatasan modal dan pembiayaan usaha," ujar Decymus.
Pemanfaatan QRIS tidak hanya pada transaksi yang bersifat komersil, tetapi juga aktivitas sosial di Riau. Sudah banyak lembaga sosial yang memanfaatkan QRIS sebagai media transaksi penyaluran zakat, infak, shodaqoh, serta wakaf (Ziswaf). Dalam kegiatan bertajuk Riau Berwakaf 2021 pada beberapa waktu yang lalu telah memunculkan lebih dari 4 ribu anak milenial yang berwakaf uang dengan memanfaatkan kanal digital.
"Para milenial ini diharapkan kelak menjadi calon wakif potensial dalam mendukung penghimpunan Ziswaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat," harapnya.
Aspek yang kedua yang juga menjadi landasan kebijakan yang kuat dalam meningkatkan inklusi ekonomi yaitu pengembangan UMKM. Pelaku UMKM unggulan Bank Indonesia diarahkan untuk berproduksi secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital, baik dari sisi hulu maupun hilir. Salah satu contohnya yaitu pada pengembangan produksi ikan patin melalui penggunaan teknologi water quality sensor. Teknologi tersebut mampu membaca kondisi lingkungan yang optimal untuk budi daya patin.
Dari sisi hilir, UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produknya yaitu melalui platform marketplace/social commerce, dan juga penggunaan digital payment seperti QRIS dalam pembayaran transaksinya. Untuk memperkuat sisi kelembagaan dan kelangsungan usaha, kami mendorong adanya hubungan bisnis yang saling membeli output antar UMKM (local value chain), termasuk dengan dan antarlingkungan pesantren (Hebitren).
Pengembangan UMKM tidak hanya ditujukan untuk UMKM konvensional, tetapi juga yang berbasis syariah. Prinsip keadilan yang menjadi landasan ekonomi syariah berpotensi menciptakan inklusi keuangan di Riau. Pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia, khususnya di Riau adalah peluang yang menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Selain itu, gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi barang dan jasa bersertifikat halal dan bertambahnya global player dalam memasok global halal value chain, membuat ekonomi syariah menjadi penting," ujarnya.
Salah satu bentuk nyata pengembangan ekonomi syariah oleh Bank Indonesia yaitu penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) pada tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut, telah dilaksanakan berbagai aktivitas pengembangan syariah, mulai dari business coaching, workshop ekonomi keuangan syariah, pengembangan model usaha pesantren, optimalisasi dana Ziswaf, gerakan sadar wakaf, hingga pengembangan usaha produk halal.
"Puncaknya, kami bersama dengan Pemprov Riau, BWI, Lembaga Wakaf dan stakeholders terkait, telah berhasil melakukan penggalangan wakaf dengan ekuivalen dana nominal lebih dari Rp600 miliiar dengan lebih dari 5000 wakif," katanya.
Decymus menambahkan, akselerasi ekonomi Riau akan berlanjut pada tahun 2022. Masih tingginya prospek ekonomi global tahun 2022, akan menopang permintaan dari mitra dagang Riau. Selain itu, prospek harga CPO dan minyak juga diperkirakan masih berada di level tinggi. Kondisi tersebut akan mendorong perekonomian tidak hanya dari sisi ekspor tetapi juga konsumsi rumah tangga dan investasi.
Permintaan untuk produk turunan CPO seperti olahan makanan, hand sanitizer, dan sabun, diperkirakan tetap tinggi mengikuti kebiasaan yang telah terbangun dalam dua tahun terakhir. Faktor lain yang turut mendorong permintaan CPO adalah tingginya harga komoditas minyak kedelai yang merupakan substitusi CPO. Sehingga, harga komoditas utama seperti CPO dan karet diperkirakan masih berada dalam level yang tinggi. Peningkatan harga komoditas utama turut menguatkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi pada tahun 2022. Membaiknya permintaan komoditas utama juga mendorong investasi kembali meningkat, terutama untuk peningkatan kapasitas produksi. Kondisi ini semakin diperkuat oleh berbagai infrastruktur pendukung termasuk kawasan industri yang telah siap menampung pengembangan industri di Riau.
Pada aspek lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Riau didorong oleh meningkatnya produksi pada industri pengolahan dan pertanian. Peningkatan kinerja industri pengolahan didukung permintaan CPO masih akan tinggi sebagaimana proyeksi World Bank. Di samping itu, implementasi kebijakan biodiesel akan mengalami upgrading dengan penerapan porsi menjadi B40. Kinerja sektor pertanian diperkirakan tumbuh positif, terutama bersumber dari subsektor perkebunan kelapa sawit, yang ditopang oleh kondisi cuaca yang mendukung. Curah hujan tinggi pada akhir 2021 akan mendorong tingginya produksi kelapa sawit pada triwulan III dan IV tahun 2022. Selain itu, program replanting yang masih berlangsung akan mendorong peningkatan produktivitas.
Selain itu, sektor pertambangan diperkirakan akan tumbuh positif, melepas periode kontraksi dalam beberapa periode terakhir. Peralihan blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Agustus 2021, akan berdampak signifikan pada tahun 2022. Investasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, akan mendorong produksi lifting minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. "Dengan kondisi tersebut, produksi minyak Riau akan menekan defisit neraca perdagangan nasional," ucap Decymus.
Ia mengungkapkan, dampak pandemi yang lebih minim, akan mendorong kinerja sektor perdagangan. Perluasan vaksinasi dan meredanya Covid-19, akan menjadi faktor pendorong aktivitas perdagangan yang masif pada tahun 2022. Begitu pula dengan sektor akomodasi dan restoran, diperkirakan juga meningkat seiring kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)yang diperkirakan telah kembali normal.
Perkembangan positif ekonomi Riau didukung inflasi Riau yang diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target sebesar 3,0±1 persen. Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah (Polda) dan pihak terkait lainnya dalam kerangka TPID, menjadi kunci yang akan terus diupayakan.
"Penguatan dilakukan dengan fokus pada kerja sama antardaerah, meningkatkan produksi lokal dan pengaturan pola tanam, meningkatkan kualitas data pasokan, menjaga kelancaran dan efisiensi rantai distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat," ungkapnya.
Kendati demikian, Decymus menuturkan masih terdapat berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan perekonomian Riau. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terdapat empat langkah strategis yang dapat ditempuh. Langkah pertama yaitu mendorong investasi untuk mendukung hilirisasi komoditas Riau. Sumber daya alam di Riau harus dioptimalkan hingga ke level produk akhir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.
Langkah kedua, meningkatkan inklusi ekonomi dan keterhubungan rantai produksi lokal ke pasar global (local to global value chain) melalui enforcement terhadap program kemitraan sesuai Peraturan Gubernur Riau No. 77 Tahun 2020. Skema kemitraan ini memberikan peluang bagi petani rakyat untuk meremajakan tanaman, mendapatkan harga yang lebih layak, dan sekaligus menjamin ketersediaan feedstock berkualitas untuk industri CPO yang berorientasi ekspor.
Langkah ketiga, melanjutkan implementasi digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terus didorong melalui kanal transaksi digital, untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, dan transparansi keuangan pemerintah sehingga pada akhirnya meningkatkan produktivitas perekonomian di Riau secara keseluruhan. Langkah keempat yaitu memperkuat infrastruktur dasar pendukung perekonomian. Dukungan infrastruktur diperlukan sebagai daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Penguatan diperlukan pada infastruktur jalan, listrik, air, pelabuhan, hingga kawasan industri.
"Dalam melaksanakan berbagai langkah pemulihan ekonomi tersebut, diperlukan adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya," pungkas Decymus.***
