Tidak lama lagi rakyat Indonesia kembali berpesta demokrasi. Pemilu yang dihelat 14 Februari 2024 itu menjadi pertaruhan bagi bangsa. Pergantian kepemimpinan. Namun, tragedi Pemilu 2019 masih membayangi. Yakni, kematian ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Laporan JPG, Jakarta
PADA Pemilu 2019, KPU menyebut ada 894 petugas kehilangan nyawa. Selain itu, sebanyak 5.175 orang lainnya sempat sakit akibat menjalankan tugas di tempat pemungutan suara (TPS). Beban kerja tinggi. Kala itu menjadi pengalaman kali pertama bagi bangsa Indonesia menggelar pemungutan dan rekapitulasi suara dengan lima kotak suara.
Nah, pada Pemilu 2024, semua tentu tidak ingin tragedi itu terulang. KPU mengaku sudah menyiapkan sejumlah inovasi. Tujuannya, mengantisipasi tragedi kelam tersebut. Sejatinya, regulasi masih sama. Namun, KPU berupaya mendesain pada tataran teknis.
Beberapa inovasi itu, pertama, menambah sentuhan teknologi di TPS. Yakni, penggunaan mesin scanner yang memiliki kemampuan printer. Cara itu diambil untuk mengurangi beban petugas ketika membuat salinan rekapitulasi suara.
Sebelumnya, petugas diwajibkan menulis salinan hasil rekapitulasi kepada para pihak yang hadir di TPS. Problemnya, para pihak yang hadir cukup banyak. Mulai dari saksi perwakilan partai, calon presiden, hingga caleg dan senator.
Dalam satu TPS, petugas bisa menyalin hingga 30 salinan. Aktivitas itu menjadi salah satu penyebab kelelahan. Pada 2024, potensi beban kerja makin tinggi. Pasalnya, jumlah partai peserta pemilu lebih banyak. Jika 2019 ada 16 parpol, 2024 bertambah menjadi 18 parpol.
Namun, pada 2024 nanti, kerja salinan tidak dilakukan petugas secara manual. KPU mengubahnya dengan menggunakan sistem scanner. Salinan yang di-scan dapat dikopi sebanyak yang dibutuhkan. ’’Tapi, tanda tangannya tetap harus menggunakan tanda tangan basah,’’ kata Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos.
Inovasi ini juga telah dituangkan dalam regulasi. Termasuk penganggarannya. Nanti, dalam anggaran pendirian TPS, sewa alat scanner menjadi satu item baru yang ditambahkan. ’’Kami ingin menyisihkan sedikit untuk sewa,’’ ujarnya.
Selain menambah sentuhan teknologi, inovasi lain yang disiapkan adalah mendesain sistem panel ketika penghitungan di TPS. Berbeda dengan sebelumnya yang digarap ramai-ramai, pada 2024 penghitungan akan dilakukan dua kelompok.
Panel satu menghitung surat suara pilpres dan DPD. Panel kedua khusus menghitung surat suara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. ’’Di setiap TPS kan kita punya tujuh anggota KPPS. Nah, nantinya KPPS bisa kita bagi dua,’’ ujarnya.
Sistem baru tersebut, lanjut dia, sudah dicoba dalam simulasi di sejumlah daerah. Sejauh ini cukup efektif untuk mempercepat kerja petugas. Desain itu telah tertuang dalam rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum disahkan, KPU akan lebih dulu berkonsultasi dengan pemerintah, DPR, serta stakeholder kepemiluan lainnya.
Sebab, lanjut Betty, perubahan itu memberikan sejumlah implikasi. Misalnya, apakah menyulitkan para saksi dan pengawas atau tidak. ’’Biasanya kan saksi-saksi antara parpol dan presiden sama. Nah, tentu ini akan kami komunikasikan. Tapi, kami optimistis bisa diterapkan,’’ paparnya.
Dengan inovasi itu, diharapkan beban kerja menjadi berkurang. Kendati begitu, hak para petugas akan dinaikkan menjadi dua kali lipat. Untuk ketua KPPS misalnya. Ada kenaikan dari Rp550 ribu menjadi Rp1,2 juta. Lalu, untuk anggota KPPS naik dari Rp500 ribu menjadi Rp1,1 juta dan petugas linmas naik dari Rp400 ribu menjadi Rp700 ribu.
Selain itu, untuk mengantisipasi tragedi seperti 2019, sistem seleksi petugas juga bakal diperbaiki. Selain dibatasi usia 55 tahun, masyarakat penderita komorbid dilarang mengajukan diri sebagai petugas.(far/c17/hud/das)
