JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah belum memasukkan skenario perpanjangan pemberian bantuan subsidi upah (BSU), dalam antisipasi ancaman resesi tahun depan. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ahad (30/10/2022).
”BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena ada penyesuaian harga BBM. Sejauh ini belum ada (rencana di tahun depan, red),” ujarnya usai acara Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2022.
Saat ditanya mengenai adanya kemungkinan pemberian BSU saat resesi benar-benar terjadi, Airlangga justru balik mempertanyakan isu tersebut.
”Jarene sopo?” sambungnya.
Dia mengaku, Indonesia cukup optimis di tahun depan. Apalagi, menurut dia, managing director IMF mengatakan jika kondisi Indonesia saat ini seperti titik terang di kegelapan. Hal ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi di 2022 yang mencapai 5,2 persen. Angka tersebut pun optimis bisa dicapai kembali tahun depan.
”Kawasan Indo Pasifik akan tumbuh positif. India tumbuh 6 persen, ASEAN 5 persen, Cina 4 persen. Dibanding Eropa, Amerika, kawasan Indo Pasifik positif. Pertumbuhan ekonomi ke depan ditarik Indopasifik,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sektor ketenagakerjaan tengah menghadapi banyak tantangan. Mulai dari revolusi industri yang melahirkan otomasi dan disrupsi di berbagai bidang, serta secara sangat signifikan mengubah lanskap pasar kerja di Indonesia. Lalu, hantaman Pandemi Covid-19 yang juga berdampak cukup dahsyat di sektor ketenagakerjaan ini.
Saat ini sendiri, berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran terbuka per Februari tahun 2022 mencapai 8,4 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,83 persen.
”Memang kondisi ketenagakerjaan kita kini sudah mulai membaik, tetapi permasalahan lainnya juga muncul. Termasuk, ancaman resesi ekonomi global yang naudzubillah min dzalik, semoga tidak terdampak pada sektor ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia mengatakan, tantangan atas resesi ini dapat dihadapi dengan peningkatan sumber daya manusia, termasuk kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Hal ini selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024.
”Dalam konteks ini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran,” ungkapnya.
Guna mendukung hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan sejumlah gebrakan. Di antaranya, transformasi balai latihan kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), link and match ketenagakerjaan, hingga pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan melalui ekosistem digital SIAPkerja (Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
