JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengelolaan tata niaga beras menjadi perhatian pemerintah usai adanya kasus penggerebekan gudang beras milik PT IBU, produsen beras Maknyuss di Bekasi, Jawa Barat.
Adapun rantai distribusi beras yang panjang diyakini sebagai biang keladi disparitas harga yang terlalu jauh. Distribusi yang panjang itu membuat petani kurang bahagia, pedagang dan konsumen mengeluh.
Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, Suwandi, disparitas harga terjadi bukan lantaran kurangnya stok. Namun, sambungnya, lantaran distribusi, tata niaga, pelaku pasar hingga asimetris produksi.
"Disparitas tinggi betul, itu karena ada sesuatu di sini (rantai distribusi). Bukan karena kurangnya pasokan," katanya dalam diskusi Round Table di Menara Kadin, Kamis (27/7/2017).
Pembentuk harga di tingkat eceran, lanjutnya, lebih banyak dipengaruhi kondisi geografis kepulauan yang berkaitan dengan aksesibilitas, sistem logistik, distribusi, tata niaga, serta struktur dan perilaku pasar. Selama ini, ada 6 sampai 9 titik yang harus dilewati agar beras sampai ke tangan konsumen. Panjangnya mata rantai itu kini dipotong menjadi 2-3 titik saja.
"Sehingga disparitas yangg semula tinggi akan semakin mengecil," paparnya.
Ditanyakan terkait kisaran rata-rata biaya distribusi beras hingga sampai ke tangan konsumen, dia memberikan gambaran umum. Nilainya bervariasi antar-wilayah.
"Ada sih, tapi bervariasi tergantung wilayahnya. Ada yang Rp200 per kilogram, ada Rp600 per kilogram. Dan ada yang lebih mahal lagi tergantung jarak dan jenis angkutan. Tapi kalau yang dekat, enggak sampai Rp100 per kilogram," tandasnya. (ika)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
