PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Riau bersama Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan acara Pameran dan Sosialisasi Sinergi Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit di Provinsi Riau.
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut yakni dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2022.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Riau Ismed Saputra mengatakan, Kemenkeu Satu merupakan program bersama, yang diinisiasi dan diimplementasi bersama, untuk kepentingan Kemenkeu. "Kemenkeu Satu bertekad dan bercita-cita untuk bersatu, bersinergi, serta berkolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan negeri," ujar Ismed Saputra, Selasa (23/8).
Ia memaparkan, melalui program-programnya, Kemenkeu Satu berkomitmen dalam mendukung pemberdayaan UMKM, termasuk sektor kelapa sawit untuk berkembang lebih pesat melalui APBN dari aspek permodalan murah, pembekalan keterampilan, dan mekanisme pemasaran produk. "Kegiatan ini sejalan dengan visi hilirisasi industri kelapa sawit 2045 di mana Indonesia akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak kelapa sawit dunia sehingga mampu menjadi penentu harga Crude Palm Oil (CPO) global," jelasnya.
Dikatakan Ismed, potensi produk sawit dan turunannya di Riau sangat besar. Melihat potensi yang besar dari produk sawit dan turunannya di Riau, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi dan edukasi kepada khalayak luas tentang industri dan manfaat kelapa sawit beserta pengembangannya. "UMKM pada sektor Kelapa Sawit berperan menyumbang 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia dan total menyerap 16 juta tenaga kerja," sebutnya.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Riau Syamsuar, dan dihadiri oleh pimpinan kepala daerah, sekretaris daerah, Forkompimda Riau, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pelaku UMKM, akademisi, asosiasi, investor serta masyarakat umum.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dalam sambutannya menyampaikan, hasil sawit yang melimpah di Provinsi Riau perlu dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat berguna untuk menambah pendapatan negara dan daerah. "KLHK kemarin menugaskan timnya 300 orang untuk mengecek ke lapangan, termasuk mengecek kebun sawit dalam kawasan hutan. Ibu Menteri sampaikan kepada saya 3,9 juta hektare, namun ini belum final. Ini mohon jadi PR untuk Kakanwil-kakanwil Pajak. Agar mereka ini terinventarisir," ujar Gubernur.
Dalam kesempatan ini pula dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan Daerah dan penguatan koordinasi pengelolaan keuangan Negara antara perwakilan Kemenkeu Provinsi Riau dengan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Riau. Adapun penandatanganan ini bertujuan untuk menguatkan sinergi yang telah terjalin antara Kemenkeu dan seluruh Pemda di Riau.
Selain itu juga untuk lebih menguatkan koordinasi pengelolaan keuangan negara melalui pertukaran data dan informasi keuangan publik untuk kepentingan bersama, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perekonomian daerah.(anf)
