JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah berencana untuk mengimpor liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair dari Singapura. Hal itu menuai komentar Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar.
Dia menilai, jika kebijakan itu terlaksana, dirinya melihat bahwa road map pengembangan gas nasional semakin tidak jelas. Kata dia, perlu dilakukan audit neraca gas nasional yang komprehensif agar angka proyeksi kebutuhan sesuai dengan kemampuan produksi gas domestik.
“Rasanya aneh jika harus mengimpor LNG dari Singapura, karena secara faktual mereka tidak punya ladang gas. Impor ini dipastikan bukan transaksi yang langsung dari produsen utama tapi melalui perantara atau trader. Tawaran Singapura secara harga mungkin efisien hingga ke titik serah, namun jika sudah ke titik distribusi bisa melonjak” katanya dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Pemerintah, imbuhnya, harus lebih hati-hati dalam mengambil langkah impor gas. Lifting gas, sebutnya, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatur tata kelola dan tata niaga gas yang lebih efisien. Seperti diketahui, angka lifting gas untuk nasional, Pemerintah telah menetapkan angka 1.150 ribu barel per hari (bph) pada Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2017 dan telah menetapkan target mencapai 1.200 ribu bph untuk RAPBN tahun 2018.
“Kami menyadari gas adalah energi tak terbarukan yang suatu saat bisa habis tak tersisa.Tapi dari apa yang ada saat ini saja belum bisa termanfaatkan dengan optimal. Pemerintah perlu melakukan langkah segera terhadap proyek-proyek pengembangan lapangan gas (project supply dan potential supply) yang ada saat ini maupun dimasa yang akan datang," paparnya.
Di samping itu, dia memandang rencana pemerintah untuk impor sebagai langkah yang tergesa-gesa. Hal itu dilakukan karena infrastruktur gas nasional sangat minim di Indonesia.
"Ini menjadi salah satu penghambat utama dari masih rendahnya pemanfaatan gas domestik. Walaupun alokasi gas domestik terus meningkat dari tahun ke tahun, namun alokasi gas dari Pemerintah untuk domestik masih belum cukup. Ironisnya, justru gas selama ini di ekspor dengan harga yang rendah dan kontrak yang panjang," tuturnya.
