PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau mencatat ada sebanyak 175 pengaduan yang masuk hingga Juni 2023. Pengaduan terkait perbankan dan pasar modal itu disampaikan masyarakat secara online maupun walk-in.
Kepala OJK Provinsi Riau Muhamad Lutfi mengatakan, pengaduan tersebut telah tercatat di dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Dari pengaduan itu, masyarakat meminta OJK untuk membantu penyelesaian persoalan mereka.
‘’Dari total 175 aduan itu, 143 di antaranya pengaduan berstatus ditutup atau selesai, 5 sengketa masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan 27 pengaduan dalam penanganan PUJK dan konsumen,’’ terangnya belum lama ini.
Jika dikelompokkan, 89 dari aduan ini berasa dari sektor perbankan. Sementara 84 aduan lainnya merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.
Lutfi mengatakan, sejak Januari hingga 30 Juni 2023, OJK Riau telah melaksanakan 22 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 2.164 orang peserta di wilayah Provinsi Riau.
Sementara itu, di sisi lain OJK Provinsi Riau dikatakannya juga terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional.
Sampai dengan 31 Mei 2023 telah terbentuk 1 TPAKD tingkat Provinsi Riau dan 12 TPAKD tingkat kabupaten/kota (100 persen dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau).
Adapun program-program unggulan yang diusung oleh TPAKD di Provinsi Riau antara lain Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Desa Inklusi Keuangan, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan Asuransi Usaha Tani Padi/Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTP/AUTS).(azr)
