JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Indikasi adanya kecurangan dan pidana dalam peredaran beras bersubsidi ternyata sudah sejak lama diendus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Buktinya, terjadi penggerebekan sebuah gudang milik PT IBU yang berisi 1.161 ton beras subsidi pemerintah di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, kasus itu sudah berlangsung lama.

Kata dia, itu karena jumlah beras begitu fantastis hingga 1000 ton lebih. Pihaknya mendapatkan informasi soal perilaku yang menyimpang dalam distribusi beras subsidi.

"KPPU mendapat informasi dari masyarakat bekerja sama dengan Satgas Pangan polisi. Ada indikasi penyalagunaan komoditas beras ini ditelusuri hingga penggerebekan. Jadi, memang indikasinya sudah berlangsung lama," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (22/7/2017).

Adapun bentuk kecurangan yang terjadi, sambungnya, adalah pada prosesnya yang mengubah beras bantuan subsidi menjadi beras premium. Disparitas harga itulah yang menimbulkan peluang kecurangan.

"Kalau hasil temuan kami di lapangan, beras yang dihasilkan itu adalah dari proses produksi yang disubsidi. Petani kan awalnya menanam beras kualitas IR 64, lalu dari benih, pupuk, dan alat-alatnya disubsidi oleh pemerintah," paparnya.

Akibatnya, sambungnya, jika sejak dari hulu hingga proses disubsidi pemerintah, semestinya di bagian hilir juga harus diawasi. Sehingga dalam mekanisme pasar dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Rp9.000 per kilogram dapat diawasi.

"Awasi mulai sekarang bagaimana harga jual di tingkat konsumen Rp9.000 bisa menjadi Rp14.000 atau Rp20.000. Itu kan menurut aturan Kemendag, tak boleh lebih dari HET karena yang ditanam kan beras IR64," tuntasnya. (ika)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama