PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya menjadi organisasi paling baru yang kini mengisi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Menjadi wadah bagi pengembang yang fokus pada penyediaan rumah bersubsidi, harapan disampaikan agar pemerintah menambah kuota yang disiapkan tahun ini.
Keberadaan Appernas Jaya di MPP Pekanbaru diproyeksikan dapat mendukung pemerintah, khususnya Pemko Pekanbaru dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya segala jenis perizinan dan rekomendasi yang diperlukan sekitar 130 pengembang yang menjadi anggota Appernas Jaya akan difasilitasi. "Hari ini (kemarin, red) kami sudah buka loket di MPP bagi anggota kami. Bagi kawan-kawan pengembang perumahan yang ingin mengurus rekomendasi termauskk IMB dan lainnya akan kita fasilitasi," kata Ketua DPD Appernas Jaya Riau Yusuf Sikumbang SH MH didampingi Sekretaris Bakri SPd dan Bendahara Helmi SH, Rabu (19/2) di MPP Pekanbaru.
Kemarin, adalah hari pertama organisasi ini memberikan pelayanan. Hadir pula Wakil Ketua Umum DPP Appernas Jaya Sujono. "Anggota kami di Riau ada 130 pengembang. Satu tahun berdiri. Target kami bagaimana segala keperluan izin dari pengembang di sini pelayanan lebih cepat, mudah, dan murah," urai Yusuf.
Jika pelayanan berjalan baik dan benar, dia yakin pelayanan bagi masyarakat juga akan baik. "Kalau berjalan baik dan benar, maka pengembang akan dipermudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Apalagi kita menyiapkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami berterima kasih pada Wali Kota Pekanbaru (Dr Firdaus MT). Kami dukung dan dorong agar pengembangan perumahan terus maju," urainya.
Terkait penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat, pihaknya mengeluhkan kuota yang rendah. Ini membuat penjualan rumah subsidi jadi terbatas. "Biasanya tiap tahun kan ada 1 juta rumah, 400 ribu-nya harus dijadikan bagi masyarakat. Kami berharap ke depan pada Presiden dan Menteri PUPR supaya subsidi ditambah," ucapnya.
Keterbatasan kuota rumah subsidi ini dapat dilihat dari ketersediaan yang ada di bank untuk pembiayaan. "Informasi dari BTN konvensional 600 unit paling banyak, BTN Syariah di bawah 300 unit. Ini mengecewakan. Kami harap ini dibicarakan pada Presiden karena masyarakat perlu," ujarnya.
Provinsi Riau sambung dia perlu kuota 80 ribu rumah subsidi. "Sekarang itu di bawah 3.000, baru Februari sudah hampir habis. Layaknya untuk Riau 10 ribu. Sementara sisa kawan-kawan yang sudah bangun rumah di 2019 sudah antre," ungkapnya.
Appernas Jaya dalam waktu dekat akan menggelar rapat kerja nasional. Masalah minimnya kuota ini akan dibicarakan dan disampaikan pada Presiden. "Agar 2020 bisa ditambah kuota. Tiga pekan lalu Appernas Jaya juga sudah bertemu dengan Komisi V DPRRI. Karena, teman-teman banyak yang sudah membangun tapi tidak bisa akad kredit," ujarnya.(ali)
