JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Belanja subsidi energi berpotensi melampaui alokasi anggaran. Pemerintah menyebutkan, anggaran subsidi energi tahun ini mencapai Rp94,5 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran sampai September 2018 mencapai Rp92,5 triliun atau 97,9 persen dari alokasi anggaran.
Dari jumlah tersebut, subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram (kg) tercatat Rp54,3 triliun, sedangkan alokasi anggaran dari pemerintah Rp46,9 triliun. Artinya, penyaluran subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kg jebol 15,9 persen dari dana yang semestinya.
’’Realisasi subsidi itu naik karena kami membayar tunggakan (subsidi) yang sudah diaudit BPK Rp12 triliun,’’ kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam konferensi pers APBN Kita kemarin (17/10). Sementara itu, untuk subsidi listrik, realisasinya Rp38,2 triliun atau 80,2 persen dari alokasi anggaran Rp47,7 triliun.
Berdasar riset Bank Mandiri dalam Econmark Juli 2018, setiap harga minyak naik 1 dolar AS, PT Pertamina bisa merugi Rp3,1 triliun. Potential loss Pertamina bisa semakin besar ketika rupiah melemah Rp100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kerugian operasional Pertamina bisa bertambah Rp1,6 triliun.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah mematok subsidi solar Rp2 ribu per liter. Alokasi subsidi energi dalam APBN 2019 diusulkan menjadi Rp164,1 triliun, naik Rp6,3 triliun dari RAPBN 2019. Subsidi BBM dan elpiji diusulkan naik Rp3,1 triliun menjadi Rp103,8 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik diusulkan naik Rp3,2 triliun menjadi Rp60,3 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menyatakan, potential loss Pertamina tidak bisa dihindari. Sebab, harga minyak masih berpotensi naik dan rupiah berpotensi melemah. Pemerintah harus cerdas dalam bersikap. Jika subsidi dinaikkan, APBN akan tertekan.(lim)
Tapi, jika subsidi dikurangi, daya beli masyarakat berkurang. Melihat kondisi rupiah dan harga minyak saat ini, menurut Bhima, idealnya ada penyesuaian harga BBM. ’’Pemerintah sebaiknya melakukan penyesuaian harga secara gradual. Tapi kan ini menjelang tahun politik ya, jadi yang terjadi ya yang seperti sekarang ini (anggaran subsidi naik, red),’’ ucapnya.
Padahal, kata dia, pemerintah masih bisa menurunkan subsidi BBM dengan melakukan penyesuaian harga. Asalkan, pemerintah menyuntikkan dana melalui penanaman modal negara (PMN) kepada Pertamina. Hal tersebut perlu dilakukan agar keuangan Pertamina tidak semakin merugi. Selain itu, pemerintah perlu mengontrol inflasi bahan pangan untuk menahan risiko penurunan daya beli masyarakat.(rin/c22/fal/lim)
