JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat 383,3 miliar dolar AS (sekitar Rp5.463 triliun). Perinciannya, ULN pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.711 triliun. Sementara itu, utang swasta (termasuk BUMN) mencapai 193,1 miliar dolar AS (sekitar Rp2.752 triliun).
Jumlah ULN tersebut meningkat 7,2 persen year-on-year (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. ’’Secara tahunan, ULN Indonesia pada Januari 2019 tumbuh relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya,’’ kata Direktur Eksekutif-Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko, kemarin (15/3).
Peningkatan utang tersebut disebabkan adanya neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dengan demikian, utang investor asing dalam rupiah, nilainya lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
Kenaikan posisi ULN memberikan kesempatan lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai belanja negara dan berinvestasi. Terutama pada sektor-sektor prioritas yang dibiayai pemerintah dengan dana ULN tersebut. Di antaranya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, dan jasa keuangan plus asuransi.
Onny menegaskan, ULN berjangka panjang tetap mendominasi ULN Indonesia. Pangsa pasarnya mencapai 86,2 persen dari total ULN. ’’Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan,” urainya.
Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, front loading utang untuk membiayai belanja rutin, khususnya persiapan gaji ke-13 dan 14, menjadi pemicu meningkatnya ULN. Selain itu, pemerintah manfaatkan inflow capital dari investor asing yang begitu deras masuk ke negara berkembang. Hal senada disampaikan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.
Dia mengatakan, penyebab meningkatnya ULN adalah penerbitan surat-surat utang global sejak Desember lalu. Utang itu digunakan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 secara front loading. Penerbitan surat-surat utang global tersebut, menurut Piter, memicu kenaikan cadangan devisa. Tapi, semua itu sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam APBN tahun ini yang totalnya mencapai Rp359,3 triliun. ’’Utang ini memang diperlukan pemerintah,” imbuhnya.(ken/nis/c7/hep/das)
