PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau Tri Budhianto memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pembinaan kredit usaha rakyat (KUR).
Penyerahan itu dilakukan pada kegiatan fokus group discussion (FGD) optimalisasi penyaluran KUR, pembiayaan UMi dan pembiayaan dana bergulir, Kamis (13/12). Ada beberapa hal yang menjadi kriteria. Pertama, peran aktif pemerintah daerah dalam perekaman data UMKM calon debitur KUR pada aplikasi sistem informasi kredit program (SIKP). Kedua, pembentukan tim monitoring dan evaluasi KUR pada pemerintah daerah.
Ketiga, pengidentifikasian calon penerima KUR yang diunggah oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, dan keempat komitmen pemerintah daerah untuk mengagendakan program atau kegiatan terkait pelaksanaan KUR dan pengalokasian anggaran dalam APBD, termasuk untuk pelaksanaan kegiatan tim monitoring dan evaluasi KUR.
Pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hilir. Turut hadir dalam acara tersebut Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi yang bertindak sebagai keynote speech. Ahmad Hujazi mengatakan, pada saat ini, situasi perekonomian berada pada kondisi kegoncangan atau ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global yang semula diasumsikan 3,9 persen, terkoreksi menjadi 3,7 persen, dan bahkan akhir-akhir ini menjdi 3,5 persen. ‘’Untuk tingkat nasional, pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar antara 5 persen. Di Riau, tahun ini meningkat dari kisaran 2,3 persen hingga 2,4 persen tahun lalu, menjadi kisaran 2 persen,’’ katanya.
Di tengah-tengah kegoncangan perekonomian tersebut kata dia, UMKM telah terbukti memiliki daya tahan yang cukup kuat. Terbukti bahwa pada tahun 2017, UMKM memiliki sumbangan sebesar 60,34 persen terhadap PDB nasional, dan pada tahun 2013. Untuk tenaga kerja, UMKM menyumbangkan 96,99 persen dari seluruh serapan tenaga kerja.
Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap sumbangan pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan usaha dari semua pihak untuk secara bersama-sama mengembangkan perekonomian masyarakat yang mengarah kepada pengembangan sektor riil dengan memberdayakan UMKM.
Salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah akses pembiayaan. Data UMKM di Riau saat ini sekitar 526 ribu. Sedangkan yang memanfaatkan program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah 2018 sebanyak sekitar 77.321 atau 14,7 persen. ‘’Artinya masih banyak UMKM yang belum memanfaatkan program pemerintah tersebut.(dal/ifr)
