JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut menanggapi langkah pemerintah yang meminta maskapai menurunkan harga tiket pesawat low cost carrier (LCC).
Tulus menganggap kebijakan ini anomali bagi konsumen dan operator penerbangan. Alasannya, adalah intervensi pemerintah.
”Anomali bagi konsumen ya karena kalau mau serius nurunin tiket, maka hapus PPN tiket dan PPN avtur,” ujarnya.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai Tulus hanya untuk tampil populis. Sayangnya cara yang digunakan keliru. ”Menginjak maskapai,” tuturnya.
Turunnya harga tiket ini pun menurutnya juga tidak bisa dinikmati seluruh kalangan. Tulus berpendapat bahwa pesawat digunakan untuk kelas menengah atas.
”Bisa dilihat pada demografi penumpang pesawat yang mayoritas dibiayai oleh institusinya. Sementara persentase terkecil adalah penumpang pribadi dan wisatawan. Jadi ini yang lumayan sensitif,” ungkap Tulus.
Untuk itu dia menilai bahwa langkah terbijak adalah mendorong transportasi umum selain pesawat. Artinya kereta api, bus, dan kapal laut harus diperbaiki sehingga tetap menjadi pilihan yang baik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa tarif murah tiket pesawat yang diatur pemerintah sama seperti promo pada umumnnya. ’’Ya kan tidak semua murah. Jam-jam tertentu dan jumlah tertentu,’’ katanya.
Dia menuturkan harga atau tarif tiket pesawat sangat bergantung pada dolar AS dan Rupiah. Maskapai nasional menerima uang dari pembeli tiket dalam bentuk Rupiah. Sementara hampir seluruh biaya operasional maskapai, khususnya untuk perawatan pesawat, menggunakan mata uang dolar AS.
Dengan pertimbangan tersebut, pria yang akrab disapa JK itu menjelaskan tarif murah tidak berlaku secara umum.
’’Kalau harga seperti itu berlaku umum, saya kira perusahaan penerbangan bangkrut,’’ tandasnya. Dia lantas menuturkan kondisi yang dialami maskapai Garuda Indonesia. Menurut JK dengan menerapkan tarif normal saja, Garuda mengalami masalah keuangan. (lyn/agf/wan)
Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina
