JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun 2022 mencatat kinerja yang cemerlang. Sepanjang tahun lalu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun. Dari realisasi itu, defisit tercatat mencapai Rp464,3 triliun atau hanya 2,38 persen terhadap PDB (produk domestik bruto).
''Defisit ini kalau dibandingkan dengan APBN awal atau di Perpres 98/2022, angka Rp464,3 triliun ini jauh lebih rendah, hampir separuhnya sendiri,'' ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers, Selasa (3/1).
Jika dibandingkan dengan 2021 pun, defisit itu merosot hingga 40,1 persen. Pada 2021, defisit mencapai Rp775,1 triliun atau 4,57 persen PDB.
Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp2.626,4 itu tercatat 115,9 persen dari Perpres 98/2022 atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan realisasi 2021. Pendapatan negara sepanjang tahun lalu bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,8 triliun, serta PNBP sebesar Rp588,3 triliun.
Ani, sapaan Menkeu, menjelaskan bahwan capaian penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor. ''Kinerja penerimaan negara, pajak, bea dan cukai, dan PNBP sungguh luar biasa dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga mulai memulihkan seluruh penerimaan Negara,'' imbuhnya.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun atau meningkat 10,9 persen dari 2021. Hal itu sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai shock absorber.
Belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.079,3 triliun atau mencapai 114,1 persen dari target Rp945,8 triliun dan belanja non-K/L mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,2 persen dari target. ''Belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan kompensasi yang sangat besar, yang sudah kami jelaskan saat kenaikan BBM,'' ucapnya.
Adapun realisasi subsidi energi dan kompensasi pada 2022 mencapai Rp551,2 triliun atau mencapai 109,7 persen dari target sebesar Rp502,4 triliun. Sedangkan, pada awal tahun subsidi energi dan kompensasi proyeksinya hanya Rp152,5 triliun.
Kinerja ekonomi yang membaik berpengaruh pada tax ratio RI. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan, rasio pajak mencapai 10,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2022. ''Ini peningkatan cukup signifikan. Dan ini sudah melampaui rasio pajak sebelum pandemik. Inilah yang menunjukkan pemulihan dan perbaikan di administrasi perpajakan yang cukup signifikan,'' kata Febrio pada kesempatan yang sama.
Perbaikan tax ratio itu disebut Febrio merupakan cerminan pemulihan ekonomi sekaligus perbaikan sistem administrasi perpajakan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai.
Dengan capaian itu, tax ratio Indonesia diperkirakan akan kembali ke level double digit setelah sebelumnya sempat mencapai hanya 8,33 persen pada 2020 akibat tekanan pandemi Covid-19.(dee/jpg)
