DUMAI (RIAUPOS.CO) - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga triwulan ketiga 2022 atau akhir Oktober di wilayah Riau pesisir lingkup pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai mencapai Rp1,4 triliun atau 72,16 persen dari pagu sebesar Rp2,03 triliun.
Besaran belanja APBN tersebut terungkap dalam ekspose Kementerian Keuangan Wilayah Kerja KPPN Dumai, dihadiri Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, Kepala BPKAD Pemerintah Daerah lingkup Riau Pesisir (Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Dumai yang diwakili Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal Edy Nasrudin menyampaikan informasi mengenai APBN triwulan III 2022 (update data sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022) pada sisi belanja negara KL dan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa. Selain itu juga dipaparkan mengenai program pemerintah terkait pengembangan UMKM melalui digital-marketplace, realisasi program pembiayaan pemerintah berupa kredit usaha rakyat (KUR) dan ultra mikro (UMi).
Penyaluran dana APBN di wilayah Riau Pesisir melalui KPPN Dumai terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah dan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke pemerintah daerah di Riau Pesisir.
‘’Realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar Rp714,23 miliar atau 71,84 persen dari pagu sebesar 994,21 miliar. Sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp750,64 miliar atau 72,25 persen dari pagu sebesar Rp1,03 triliun,’’ beber Edy Nasrudin dalam keterangan resmi yang diterima Riau Pos.
Secara rinci, realisasi dari belanja Pemerintah Pusat di Riau pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja. Pertama, realisasi dari belanja pegawai sebesar Rp407,3 miliar atau 81,26 persen dari pagu sebesar Rp501,23 miliar. Kedua, realisasi belanja barang sebesar Rp256,8 miliar atau 65,71 persen dari pagu sebesar Rp390,82 miliar. Ketiga, realisasi untuk belanja modal sebesar Rp46,51 miliar atau sebesar 47,60 persen dari pagu sebesar Rp97,72 miliar. Terakhir untuk jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp3,6 miliar atau sebesar 81,45 persen dari pagu sebesar Rp4,42 miliar.
Dibandingkan periode sebelumnya di akhir September 2022, semua jenis belanja mengalami kenaikan rata-rata 8,78 persen selama satu bulan. Penyumbang terbesar akselerasi realisasi berasal dari jenis belanja barang pada K/L Badan Pusat Statistik sebesar 14,71 persen. Badan Pusat Statistik mendapat DIPA untuk kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Ke depannya, akselerasi belanja K/L diharapkan dapat meningkatkan penyerapan belanja secara keseluruhan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.
Belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal kementerian negara/lembaga di Riau pesisir yang masih perlu mendapat perhatian khusus adalah belanja modal, sebab nilai realisasinya sampai dengan 20 Oktober 2022 belum mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan sebesar 70 persen. Hal ini terjadi karena belanja modal tersebut didominasi terkait pengadaan atau pembangunan fisik yang masih dalam proses.
Lambatnya proses pengadaan dikarenakan kendala teknis di lapangan, baik dalam proses penentuan penyedia barang/jasa maupun dalam proses pelaksanaan kegiatan.(egp)
