PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah sudah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik Idulfitri 2021. Association of Indonesia Tour and Travel Agency (Asita) Riau sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang melarang mudik pada momen Idulfitri 2021. Pelarangan ini secara tak langsung akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk berwisata.
"Kita dari travel tentu sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Kita tidak setujulah dengan kebijakan itu," ujar Ketua Asita Riau Julfiyanto, Jumat (2/4).
Julfiyanto menuturkan, seharusnya pemerintah bisa meninjau ulang kebijakan yang sudah dikeluarkan ini dan menggantinya dengan kebijakan lain. Seperti penerapan protokol kesehatan ketat untuk yang ingin mudik ataupun bepergian ke luar daerah. "Terlebih saat ini vaksin juga sudah ada. Kami para pelaku wisata juga sebagian besar sudah divaksin," tuturnya.
Menurut Julfiyanto, larangan ini akan berdampak pada pariwisata. Lebaran adalah momen di mana sebagian masyarakat berlibur ke luar daerah. Baik mudik atau pun berlibur menurutnya dua hal ini sama-sama ke luar daerah.
"Mudik itukan jalan ke kampung halaman, pergi ke luar daerah. Misal dari Riau mau pergi ke Sumbar untuk liburan, nah dengan larangan itu orang mau liburan juga ke luar daerah kan nggak bisa di tanggal libur itu. Karena ketentuannya seperti apa juga kita tak tahu. Karena mudik atau jalan-jalan itu sama-sama ke luar daerah," sebutnya.
Julfiyanto mengatakan, di libur panjang inilah pihak travel berharap ada peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasa. Terlebih lagi di masa pandemi, bisnis travel mengalami penurunan yang sangat drastis.
"Pelaku wisata baru sedikit bernafas karena perkembangan Covid-19 di Riau yang muai menurun. Ditambah lagi dengan kepercayaan masyarakat untuk berwisata sudah mulai tumbuh. Ditambah lagi daerah-daerah lain sudah membuka diri dan welcome untuk dikunjungi. Namun dengan adanya kebijakan ini ya mau tak mau, tak bisa ke mana-mana," keluhnya.(anf)
Ia berharap agar kebijakan larangan mudik ini bisa ditinjau ulang lagi untuk mendukung sektor pariwisata. "Tentunya kita harapkan ada kebijakan yang lebih mendukung wisata," pungkasnya.(anf)
