JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia masih terjaga hingga Juni. Tapi, ada risiko stagflasi hingga ancaman resesi yang terus diwaspadai.
"Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, serta meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global menjadi perhatian dari KSSK," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers hasil rapat berkala III KSSK, Senin (1/8).
Ani menjelaskan, tekanan inflasi global terus meningkat. Hal itu seiring tingginya harga komoditas yang dipicu berlanjutnya gangguan rantai pasok yang mana diperparah karena berlanjutnya serangan Rusia ke Ukraina.
Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS), telah merespon tingginya inflasi dengan melakukan kebijakan moneter ketat. Suku bunga bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed) pun juga terkerek naik. "Kebijakan tersebut memicu terjadinya fenomena stagflasi, yakni inflasi tinggi yang dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang melemah," imbuhnya.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ketidakpastian di pasar keuangan global akibat tingginya inflasi di negara maju dan pengetatan dari kebijakan moneter telah mengakibatkan aliran keluar modal asing. KSSK mencatat, aliran modal asing keluar sudah mencapai 2,05 miliar dolar AS atau Rp30,5 triliun (kurs 14.900/ dolar AS) sepanjang 1-28 Juli 2022.
Hal itu memicu tekanan pada nilai tukar rupiah. Meskipun demikian, pelemahan 4,55 persen YtD dari rupiah lebih baik apabila dibandingkan dengan pelemahan atau depresiasi berbagai mata uang di kawasan. "Seperti, Malaysia pelemahan 6,64 persen, India, 6,8 persen dan Thailand alami depresiasi hingga mencapai 9,24 persen," urainya.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan, pihaknya berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro stability).
BI juga bakal terus memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi. Melalui intervensi di pasar valas didukung penguatan operasi moneter.
Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, BI hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp56,11 triliun. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. "Itulah langkah-langkah di bidang moneter yang memang diarahkan untuk pro stability," terangnya.(dee/han/dio/jpg)
