Ini terungkap saat rapat panitia kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) II Komisi V DPR yang digelar tertutup di Gedung Parlemen, Kamis (29/1/2015) lalu. Hadir dalam rapat itu Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo, dan jajaran direksi PT Hutama Karya (HK) Persero.

Anggota Panja PMN II DPR, Nurzahedi saat ditemui, mengungkapkan PT HK dan Kementerian BUMN mengusulkan PMN untuk perusahaan pelat merah itu senilai Rp3,6 triliun dalam RAPBN Perubahan 2015. Tapi peruntukannya hanya untuk dua ruas jalan tol yang jadi priotitas pemerintah hingga 2017, yakni ruas Medan-Binjai sepanjang 17 km dan Bakauheni-Terbanggi Besar (Lampung) sepanjang 139 km.

Sementara ruas Pelembang-Indralaya sepanjang 22 km dan Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 km, baru dimulai pembangunannya tahun 2017-2019.

Untuk Pekanbaru-Dumai sendiri, estimasi biaya yang diperlukan HK mencapai Rp11,902 triliun, sebagian direncanakan didanai PMN. Tahun 2017 sebesar Rp971 miliar, tahun 2018 Rp2,5 triliun dan tahun 2019 Rp1,826 triliun, sehingga total PMN untun ruas Pekanbaru-Dumai nantinya Rp5,355 triliun dari total dana keseluruhan.

"HK bersama Deputi bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, mengajukan permintaan PMN senilai Rp3,6 triliun untuk membangun beberapa ruas jalan tol, ada empat ruas. Tapi PMN yang diminta tahun ini untuk prioritas pertama, Bakauheni-Terbanggi Besar dengan Medan-Binjai. Sementara Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Sumsel belum masuk prioritas saat ini," kata Nurzahedi.

Denah rencana jalan tol Pekanbaru-Dumai 126 km.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Edy Tanjung ini keberatan kepada Deputi Kementerian BUMN dan PT HK. Dia meminta pemerintah melakukan efisiensi terhadap dua ruas tol yang menjadi prioritas, sehingga dana PMN Rp3,6 triliun yang diajukan bisa dialokasikan membangun empat ruas tol sekaligus, termasuk di Riau dan Sumatera Selatan.