PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada 2020 lalu menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19. Namun dana tersebut tak terealisasi kepada para pelaku UMKM dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 ini.
Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPK UKM) Riau, Asrizal mengatakan, dari pendataan yang pihaknya lakukan. Terdapat sekitar 127 ribu pelaku UMKM di Riau yang usahanya terdampak Covid-19.
"Sebanyak 127 ribu UMKM tersebut, kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Karena selain dari pemerintah daerah, juga ada bantuan serupa dari pemerintah pun Dari 127 ribu UMKM tersebut lanjut Asrizal, belum semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 juta. Bagi yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, kemudian akan dibantu oleh pemerintah provinsi Riau dengan dana Rp25 miliar.
"Untuk memberikan bantuan yang bersumber dari APBD Riau tersebut, kami sudah menyiapkan seluruh administrasi nya. Namun dana Rp 25 miliar yang bersumber dari Biaya Tak Terduga (BTT), tidak lagi tersedia secara utuh karena digunakan untuk keperluan kesehatan yang juga tidak kalah prioritas," sebutnya.
Dengan demikian, dana yang semuanya diperlukan Rp25 miliar tinggal tersisa Rp11 miliar. Jika tetap dipaksakan akan diberikan para pelaku UMKM, maka akan terjadi disparitas penerima antar kabupaten/kota.
"Nantinya jika tetap diberikan, akan terjadi disparitas yang sangat jomplang. Ada empat kabur yang penerima nya akan sangat kecil, sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah baru," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya sudah membuat laporan tertulis kepada Gubernur dan juga Kepala Bappeda yang menyarankan agar bantuan UMKM tersebut dilanjutkan pada tahun 2021. Pihaknya menargetkan, pada awal 2021 bantuan tersebut sudah bisa disalurkan.
"Kami sudah berupaya untuk menyalurkan, namun dihadapkan keterbatasan. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera terealisasi," harapnya.(sol)