BUENOS AIRES (RIAUPOS.CO) - Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi guna menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Strategi ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sesi diskusi panel Investor Forum yang diselenggarakan dalam rangkaian Forum G20 di Buenos Aires, Argentina hari ini.
Ia mengungkapkan, strategi pertama Indonesia adalah merancang kebijakan publik secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi. Yang kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Yang ketiga, pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.
“Melalui ketiga hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur. Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/11).
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi. Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08 persen pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5 persen, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbas positif pada perekonomian.
“Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas,” kata dia.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, Indonesia telah menyiapkan serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetisi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi, dilakukan dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi, dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance.
“Dalam menarik investor, pemerintah melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan pinjaman kepada BUMN untuk menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak, serta berbagai paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk menginvestasikan dana ke Indonesia,” ujarnya.(hap/jpg)
