DUMAI (RIAUPOS.CO) - Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) Dumai mencatat hingga 9 Maret 2023 serapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan KPPN Dumai ke wilayah kerjanya sudah mencapai Rp897, 77 miliar.
Kepala Kantor KPPN Dumai Sukirno mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan semua Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (KL) mitra kerja KPPN Dumai untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan peruntukkannya.
''Secara keseluruhan hingga 9 Maret 2023 ini realisasi belanja APBN di wilayah Riau Pasisir yang merupakan wilayah kerjaan kami sudah mencapai Rp897,77 miliar. Nilai tersebut mencakup belanja Pemerintah Pusat untuk kantor vertikal kementerian dan lembaga di daerah sebesar Rp165,57 miliar atau 16,16 persen dari pagu sebesar Rp1,02 triliun. Adapun penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp732,2 miliar atau 10,97 persen dari alokasi sebesar Rp6,67 triliun,''ujar Sukino, Kamis (16/3).
Dikatakan Sukirno, penyaluran TKD pada tahun 2023 dilaksanakan melalui KPPN Dumai yang mencakup DAU, DBH, DAK, Hibah ke aaerah, insentif fiskal dan dana desa.
''Secara rinci, realisasi belanja kementerian atau lembaga (KL) di Riau Pesisir terbagi menjadi empat jenis belanja yakni realisasi dari belanja pegawai sebesar Rp92,4 miliar atau 18,26 persen dari pagu sebesar Rp506,2 miliar. Realisasi belanja barang sebesar Rp65,9 miliar atau 14,97 persen dari pagu sebesar Rp440,34 miliar. Realisasi untuk belanja modal sebesar Rp4,8 miliar atau sebesar 6,74 persen dari pagu sebesar Rp72,06 miliar dan realisasi untuk jenis belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp2,39 miliar atau sebesar 39,76 persen dari pagu sebesar Rp6,02 miliar,''terang Sukirno.
Diterangkan kepala KPPN Dumai, Satker di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi unit dengan tingkat persentase tertinggi yakni mencapai 45,71 persen sampai dengan 9
Maret 2023. Secara keseluruhan target realisasi nasional sampai dengan triwulan I 2023 adalah sebesar 17,5 persen, sedangkan realisasi belanja KL sampai dengan 9 Maret 2023 baru mencapai 16,16 persen sehingga masih ada gap sebesar minus 1,34 persen. ''Diharapkan satker KL dapat melakukan akselerasi sampai dengan akhir Maret2023 agar target realisasi nasional dapat tercapai,''kata Sukirno.
Lebih lanjut dikatakan Sukirno, untuk realisasi penyaluran dana transfer ke daerah di Riau Pesisir tahun 2023 terbagi menjadi 7 jenis penyaluran TKD, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Hibah ke Daerah, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.
''Dari ketujuh jenis transfer ke daerah tersebut, hanya 4 jenis TKD yang diterima oleh seluruh daerah (kabupaten/kota) lingkup KPPN Dumai, yakni DAU, DBH, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik, sedangkan 3 jenis TKD lainnya tidak semuanya menerima, seperti Kota Dumai yang tidak menerima dana desa namun hanya Kota Dumai yang menerima Insentif Fiskal,''jelas Sukirno.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa secara rinci, realisasi DAU pada Kota Dumai mencapai 18,98 persen, Bengkalis 12,17 persen, Rokan Hilir 15,02 persen, dan Kepulauan Meranti 16,36 persen. Sementara untuk realisasi DBH, Kota Dumai mencapai 16,41persen, Bengkalis 6,85peraen, Rokan Hilir 12,09 persen, dan Kepulauan Meranti 11,55 persen.
Lebih lanjut dikatakan Sukirno, untuk DAK Nonfisik, Kota Dumai mencapai 10,46 persen, Bengkalis 6,78 persen, Rokan Hilir 20,05 persen dan Kepulauan Meranti 3,8 persen. Namun untuk penyaluran DAK Fisik belum satupun daerah yang melaksanakannya.
Sementara untuk dana desa, Bengkalis menjadi yang pertama dalam penyalurannya, yakni mencapai Rp2,14 miliar atau 1,7 persen dari alokasi sebesar Rp126,57 miliar. KPPN Dumai sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah yang menyalurkan dana APBN terus melakukan koordinasi dengan kuasa pengguna anggaran satker KL dan pemerintah daerah erkait akselerasi belanja APBN Kementerian Lembaga dan penyaluran tranfser ke daerah.
''Semakin cepat pelaksanaan kegiatan atas beban APBN, maka diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,''kata Sukirno.
Untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Riau Pesisir, Pemerintah terus berupaya menggalakkan program pembiayaan kepada pelaku usaha melalui program-program kredit usaha rakyat (karena) dan usaha mikro (UMi). ''APBN harus menjadikatalisator pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat seperti UMKM,''kata Sukirno.(mx12/fiz)
Laporan RPG, Dumai
