DUMAI (RIAU POS.CO) - Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan Masyarakat (Sitanjakmas) Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai akan melakukan penguatan data masyarakat miskin yang berada di Kota Dumai.
Nantinya diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mendapatkan bantuan.
Wali Kota Dumai H Paisal mengatakan, saat ini harus ada pembenahan data masyarakat miskin di Kota Dumai sehingga nantinya mereka yang harus mendapat bantuan akan mendapatkan bantuan sehingga bisa membantu perekonomian mereka. ''Data harus dibenahi, kalau data yang salah tolong diperbaharui lagi tapi jangan diulang. Target untuk tahun 2023 dan tahun 2024 masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan dan bantuan yang sudah dianggarkan tepat sasaran,'' ujar Paisal, Senin (6/3).
Sampai saat ini, lanjut Paisal, masih ada masyarakat Dumai yang mampu dan seharusnya tidak mendapatkan bantuan tapi masih dapat bantuan. Paisal mengaku data ini benar karena pihak Kementerian Sosial pernah memperlihatkan data tersebut padanya. ''Kami minta kepada teman-teman pekerja sosial masyarakat (PSM) dan tenaga kerja kesejahteraan sosial (TKSK) yang diberi amanah untuk melakukan pendataan mari berbenah dalam melakukan pendataan,'' ajak Wako.
Lebih lanjut dikatakan Paisal, dalam mendata agar melibatkan ketua RT setempat, LPMK dan tokoh masyarakat karena mereka yang lebih tahu kondisi lingkungan mereka sehingga data orang tidak mampu di Kota Dumai ini sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
Diharap aplikasi Sitanjakmas ini sebagai solusi yang baik untuk data orang miskin Kota Dumai, namun sehebat apapun aplikasi namun kalau tidak konsisten dalam menjalankan dan mengisi data sama saja dan tidak akan menjadi lebih baik. Semua harus terlibat dalam pendataan ini mulai dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, LPMK, RT dan tokoh masyarakat agar setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran.
''Pemerintah Kota Dumai akan jor-joran dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat namun harus sesuai data yang ada sehingga tidak ada lagi mereka yang mampu mendapatkan bantuan yang berasal dari uang rakyat,'' tambahnya.(mx12/rpg)
