Di sisi lain, ancaman abrasi di pulau Bengkalis adalah aktivitas usaha tambak udang, yang ikut menyumbang kerusakan lingkungan dan sempat mengalami penolakan dari masyatakat. Seperti yang terjadi di Desa Muntai, Kecamatan Bantan.
Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis bersama Camat Bantan Mutu Syaily, Polsek Bantan dan perangkat Desa Muntai menghentikan pembuatan tambak udang di Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Bengkalis yang tidak mengantongi izin, Kamis (12/1/2023).
Kedatangan tim ini, setelah sebelumnya ada laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamat Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (AMP3T-NKRI) dan Pengurus Wilayah Sedulur Jokowi Kabupaten Bengkalis.
Camat Bantan Mutu, Saily, meminta dan melalui kesepakatan bersama, maka untuk sementara rencana kegiatan lapangan pembuatan tambah udang dihentikan dulu sampai ada kejelasan lebih lanjut dalam pertemuan.
Di sisi lain, keberatan atas rencana pembangunan tambak udang di lokasi cukup parah terjadinya abrasi pantai, areal Desa Muntai berbatasan dengan Desa Muntai Barat Kecamatan Bantan oleh AMP3T-NKRI dan Pengurus Wilayah Sedulur Jokowi Kabupaten Bengkalis bersama sejumlah masyarkat Desa Muntai dan Muntai Barat bukan tanpa alasan.
Ketua Relawan Sedulur Jokowi Kabupaten Bengkalis, Solihin juga mengaku, keberatan ini bukan tanpa alasan. Karena fakta di lapangan mendapati bahwa jarak antara rencana pembangunan kolam udang (tambak udang) yang lahannya bersempadan langsung dengan tebing pantai selat Malaka sebelah utara, saat ini cukup parah terjadi abrasi pantai.
Menurutnya, jaraknya dengan lokasi ratusan perkuburan masyarakat, tugu titik nol pulau-pulau kecil terluar Indonesia serta keberadaan tower navigasi milik Pemerintah Pusat, hanya kurang lebih puluhan meter dari batas lahan lokasi yang ingin dibangun tambak udang.
“Sehingga hemat kami, jika dipaksakan juga untuk dibangun tambak udang, jika nanti tambak udang jebol dihatam abrasi, otomatis akan mengancam keberadaan lokasi perkuburan masyarakat, tower navigasi dan tugu titik nol pulau terluar indonesi yang letaknya di desa muntai “ ungkapnya.
Solihin bersama AMP3T-NKRI yang pimpin oleh Muhammad Kusmayadi berupaya menyamakan persepsi masyarakat di pulau Bengkalis dan pulau Rupat.
“Kami dari masyarakat mendorong Pemerintah Pusat agar sesegera mungkin mengesahkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia,” ujar Solihin.
Karena menurut mereka terang Solihin, dari 111 pulau- pulau Kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain seluruh Indonesia, sesuai yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor : 6 Tahun 2017 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pulau Bengkalis masuk pada urutan ke 102 dan Pulau Rupat urutan ke 101.
Menurutnya, alasan mendasar mereka berupaya untuk mendorong secerapatnya disahkan Perpres tersebut oleh Presiden RI cukup beralasan. Yakni kondisi tanah amblas dan abrasi pantai yang telah menggerus tebing pantai pulau Bengkalis sebelah utara, diperkirakan mencapai ribuan hektar atau kurang lebih telah menggerus daratan ke arah laut wilayah kedaulatan Indonesia dengan Negara Malaysia, yaitu sepanjang pantai pulau Bengkalis bagian utara kurang lebih 2 KM x 60 KM.
“Dengan kejadian tersebut, diperkira telah membuat Zona Ekonomi Eksklusip ( ZEE) kita makin mundur ke belakang atau membuat wilayah kedaulatan NKRI makin mengecil,” ujarnya.
Dikatakan Solihin, berdasarkan diskusi ilmiah universitas di Riau beberapa waktu lalu bersama Guru Besar Univesity Yamaguchi Jepang (Profesor Kochi Yamamoto), memperkirakan dengan laju abrasi hingga 40 meter per tahun mengakibatkan Pulau Bengkalis akan tenggelam.
“Faktanya, apa yang disampaikan oleh Prof Koachi Yamamoto tersebut sejak tahun 2019 sampai saat ini tahun 2023, proses kehancuran pulau bengkalis sedang berlangsung,’’ jelas Solihin.
‘’Contohnya pada bualan November dan Desember 2022 areal lahan gambut tebing pantai Desa Simpang Ayam Kec.Bengkalis dan areal lahan gambut tebing pantai Desa Muntai Kecamatan Bantan,bBengkalis terjadi lahan amblas, diperkirakan mencapai kurang lebih ratusan hektar. Jika ini tidak di upayakan langkah- langkah cepat untuk mencari solusi mengatasinya, kami yakin apa yang dikatakan Prof. Yamamoto tiga puluh hingga empat puluh tahun kedepan pulau bengkalis tinggal kenang-kenangan,”ungkap solihin lagi.
Sejauh ini kata Solihin, persoalan penangan abrasi pantai menggunakan batu pemecah ombak ( breakwater) oleh BWS III Sumatra sangat efektip mencegah abrasi pantai. Hanya saja pelaksanaan progam tersebut volume setiap tahaunnya yang dianggarkan berkisar antara 400 hingga 600 meter per paket.
“Sementara lokasi yang perlu dibangun breakwater sepanjang pantai bagian utara pulau bengkalis mulai tanjung jati sampai dengan tanjug Sekodi mencapai kurang lebih 60 kilometer. Jika pola program seperti sebelum nya itu masih dilanjutkan, saya yakin udah hancur pulau bengkalis menjadi lautan baru batu pemecah ombak selesai. Jadi apalah gunanya,” tegas Solihin.
Oleh karena itu tegasnya lagi, untuk persoalan abrasi pantai pulau Bengkalis bagaimana menjadi atensi serius dan sekaligus menjadi prioritas pemerintah pusat, sangat diperlukan pengesahan secepat mungkin peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang sudah disusun draf nya.
Selain persoalan mengatasi abrasi pantai yang terjadi di pulau Bengkalis dan pulau Rupat maupun pulau-pulau lainya dari 111 pulau-pulai terluar Indonesia, peluang yang perlu didorong sebelum pengesahan Perpres tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, khususnya untuk pulau Bengkalis.
“Seperti pembangunan infrastruktur Pelabuhan Pos Lintas Batas Negara, jalan lintas utara selalatan pulau Bengkalis, jembatan penghubung pulau Bengkalis- pulau sumatera dan lain sebagainya,” ujar Solihin.
Kemudian untuk peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perikanan, pertanian,perkebunan, UMKM dan lain sebagainya. Kemudian pelestarian lingkungan darat maupun laut dan lain sebagainya. masukan dan tanggapan masyarakat sebelum Prepres tersebut disahkan, itu perlu didorong ke pemerintah pusat.
Sedangkan Muhammad Kusmayadi juga menambahkan, bahawa AMP3T-NKRI bersama DPC Sedulur Jokowi Kabupaten Bengkalis menggagaskan untuk pertemuan kurang lebih 72 Desa /Kelurahan di Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat bagi Pemangku Kepentingan masing- masing Desa/Kelurahan.(gus)
Laporan ABU KASIM, Bengkalis
