BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Setelah diputuskan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2023 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis tahun 2025, saat ini menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Karena sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan jawaban yang kuat alasan penundaan tersebut.
Untuk mengetahui jawaban dan alasan Pemkab Bengkalis atas penundaan pesta demokrasi tersebut, puluhan kepala desa (kades) dari enam kecamatan melaksanakan pertemuan bersama forkopimda, yang difasilitasi Komisi I DPRD Bengkalis, Senin (20/2).
Rapat dipimpin Ketua Komisi l DPRD Bengkalis, Febriza Luwu bersama anggota H Ariyanto, Zuhandi dan dihadiri Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono, Kasat Intel Polres Bengkalis AKP Aang Kusmawan, Kasi Intel Kejari Bengkalis Isnan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Bengkalis, Johansyah Syafri.
Kepala Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Jaswir dalam rapat tersebut menyampaikan, pada prinsipnya para kades ingin bertanya tentang alasan kenapa ditunda Pilkades yang seharusnya di gelar pada 2023 ini.
''Keinginan kami, minta audiensi langsung dengan bupati selaku orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis agar mendengarkan maksud dan tujuan terkait alasan penundaan Pilkades,'' ujarnya.
Jaswir juga dalam rapat tersebut menyampaikan, pada prinsipnya para kades ingin bertanya tentang alasan kenapa ditunda Pilkades yang seharusnya di gelar pada 2023 dan ditunda sampai 2025.
''Kami ingin menyampaikan apa yang ditanyakan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades yang ditunda, sementara surat yang disampaikan Menteri Dalam Negeri itu juga dibaca oleh masyarakat. Kalau bicara masalah anggaran kita punya, kalau bicara masalah pengamanan supaya kondusif kami kepala desa Insya Allah beserta TNI-Polri juga mungkin siap untuk mengamankan kegiatan-kegiatan dari Pilkades itu,'' tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, sebagai perwakilan masyarakat hanya ingin mendengarkan penjelasan dari pemerintah kabupaten kenapa Pilkades ini ditunda.
Ketua Komisi l DPRD, Febriza Luwu menyampaikan, Komisi 1 mendapatkan surat masuk dari kepala desa se-Kabupaten Bengkalis terkait penundaan Pilkades serentak 2023.
''Kami mau konsultasi bersama kepala daerah yang diwakilkan Staf Ahli dan kami berharap dari PMD hadir untuk menjawab semua keluhan kepala desa. Tentunya berkompeten menjawab adalah PMD tapi mereka berhalangan dikarenakan dinas di luar,'' ujarnya.
Terkait keputusan rapat tersebut Febriza Luwu mengatakan, DPRD hanya memfasilitasi saja atas keluhan dan aspirasi kepala desa.
''Keinginan kepala desa minta audiensi langsung dengan bupati selaku orang nomor satu di Kabupaten Bengkalis agar mendengarkan maksud dan tujuan para Kades terkait alasan penundaan Pilkades,'' ujarmya.(gem)
Laporan ABU KASIM, Bengkalis
