Bupati: OPD Kawal ke Pusat

Advertorial | Senin, 28 Agustus 2017 - 12:33 WIB

SERAHKAN CENDERAMATA: Bupati Kampar Azis Zaenal menyerahkan cenderamata kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau Dikdik Sadikin di Kampar.

(RIAUPOS.CO) - Selain dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), jalan lain untuk menambah nilai APBD 2018, yakni melalui dana alokasi khusus (DAK). Maka, Bupati Kampar Azis Zaenal menginstruksikan kepada bawahannya untuk mengawal DAK ini di pusat.

“Bagi organisasi perangkat daerah (OPD), semuanya harus bergerilya ke Jakarta. Kawal ini, agar DAK tidak dikurangi,” sebut Azis Zaenal baru-baru ini di Pekanbaru.

Dia menjelaskan, untuk 2018 ini, Pemkab Kampar sudah mengusulkan DAK ke pusat senilai Rp800 miliar lebih. Dia berharap, usulan tersebut bisa disetujui di APBN 2018. Kalaupun dikurangi, dia berharap agar pengurangan tidak terlalu jauh.

“Hampir Rp900 miliar yang sudah kita usulkan ke APBN. Paling apesnya, sekitar Rp250 miliar atau Rp300 miliar yang disetujui. Semoga saja ini direalisasikan,” kata Azis.

Azis berharap, dengan adanya peningkatan DAK dari pusat, maka bertambah pula struktur APBD Kampar. Sehingga, belanja langsung dengan belanja langsung seimbang. Untuk saat ini, dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kampar 2018, antara belanja langsung dan tak langsung tidak seimbang.

Di mana, belanja langsung hanya Rp697,265 miliar. Sementara, belanja tidak langsung sebesar Rp1,359 triliun lebih.

Belanja tidak langsung ini terdiri dari, belanja pegawai Rp1,010 triliun, belanja subsidi Rp3,177 miliar, biaya belanja hibah Rp4,2 miliar, belanja bantuan sosial Rp8,909 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp7,666 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik Rp322,571 miliar dan belanja tidak terduga Rp2,5 miliar.

Bupati Kampar juga menyampaikan, pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2018 diproyeksi sebesar Rp2,001 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar Rp211,235 miliar, terdiri dari hasil pajak daerah Rp79 miliar, hasil retribusi daerah Rp22,591 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp34,448 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp75,195 miliar.