PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Untuk meluruskan permasalahan banjir akibat dibukanya pintu bendungan PLTA Koto Panjang dan berdampak pada tenggelamnya 16 desa di Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu. Komisi E mencoba memanggil pihak PLN Provinsi untuk melakukan hearing bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Senin (25/01/2015).
Namun dalam pemanggilan oleh komisi E ini, pihak PLN tidak hadir dengan alasan tidak ada surat masuk dari komisi E tersebut.
Absennya manajemen PLN WRKR sangat disayangkan oleh Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur.Mengingat surat pemanggilan tersebut sudah sampai ke pihak PLN tersebut.
"Kita sayangkan mereka tidak hadir, padahal dari bagian staf pengirim surat kita sudah menerima tanda terima surat dari pihak PLN," ujarnya
Hanya saja, Politisi Partai Golkar ini mengaku, pihaknya tidak mau berpikir negatif tarkait tidak hadirnya pihak PLN untuk membicarakan permasalahan yang menyebabkan banjir tersebut.
"Karena mereka tidak hadir, kita tidak bisa menyelesaikan masalaha ini. Namun kita positif thinking saja, mungkin mereka memang belum bisa hadir," jelasnya
Lebih jauh legislator dapil Kampar ini mengatakan, pihaknya akan terus memanggil Perusahaan Listrik Negara ini untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan masyarakat.
"Kita akan coba undang kembali dan kita harap mereka bisa hadir untuk membicarakan kerugian masarakat di 16 desa tersebut. Apakah mereka yang akan bertanggu jawab, ini akan kita lihat dulu permasalahannya dalam hearing nanti,"tutupnya.
Laporan: Doni Afrianto
Editor: Yudi Waldi
