PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah semakin dekat. Untuk itu forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) melakukan pemantapan persiapan. Termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang berperan aktif menuntaskan berbagai masalah yang terjadi. Mulai dari masalah DPT, distribusi logistik hingga potensi konflik yang terjadi jelang dan pada saat pemilihan berlangsung.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu usai menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Senin (18/3). Rapat tersebut, dikatakan Kordias dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar serta dihadiri Kajati, Danrem, Kapolda serta Bupati/Walikota se-Riau.
"Memang pemilu menjadi salah satu isu krusial. Karena sudah mendekati waktunya. Kurang dari sebulan lagi kan. Maka dari itu tadi seluruh daerah memaparkan potensi masalah yang terjadi. Termasuk kami (DPRD) yang mendapat laporan langsung dari masyarakat akan potensi masalah yang bisa saja terjadi saat pemilihan," sebut Kordias.
Seluruh masalah yang disampaikan dicarikan solusi secara bersama. Ia mencontohkan masalah DPT yang sampai saat ini masih dikeluhkan masyarakat. Dimana beberapa warga mengaku tidak masuk kedalam DPT meski telah memiliki KTP elektronik. Begitu juga dengan warga yang sudah terdata namun belum mendapat undangan memilih. Belum lagi masih tapal batas yang dialami masyarakat Rokan Hilir (Rohil) dengan masyarakat Sumatera Utara.
Dimana ada wilayah yang secara administratif masuk Riau, namun warganya memiliki KTP Sumut. Lantas warga disana meminta agar disediakan TPS khusus."nah itu juga menjadi problem. Ini yang akan menjadi pekerjaan rumah bersama. Tidak hanya KPU dan juga Bawaslu. Masalah Pemilu merupakan tugas bersama antara Pemprov, DPRD, Polri, TNI, Kejaksaan bahkan seluruh masyarakat harus ikut berpartisipasi," ungkap Dias.
Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu (kiri) berfoto bersama Gubernur Riau Syamsuar dan Forkompinda Riau rapat koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Senin (18/3/2019).
"Jadi tadi forum meminta agar Kemenag mengeluarkan imbauan terhadap penyalahgunaan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Bahkan saya minta juga supaya bukan edaran lagi yang dikeluarkan. Tapi larangan. Karena kita tidak ingin adanya perpecahan terjadi hanya karena ada hasutan, ujaran kebencian terhadap suatu suku, ras dan antar golongan," tambahnya.
Kedepan, lanjut dia, DPRD akan terus berpartisipasi secara aktif dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu yang kurang dari 1 bulan lagi. Dengan harapan, pelaksanaan Pemilu di Bumi Riau bisa berlangsung dengan tertib, aman dan tenteram. Sesuai dengan sifat masyarakat melayu yang santun dan mengedepankan keutuhan bersama dalam bingkai NKRI.(adv)
