JAKARTA (RIAUPOS.CO)------ Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali memimpin rapat terbatas terkait kebijakan pengelolaan transortasi Jabodetabek, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/3). Saat itu dia kembali menyinggung kerugian akibat kemacetan yang terjadi.

Jokowi menyampaikan, dalam rapat sebelumnya dia telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah.

"Proses pengintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena seperti yang saya sampaikan, kemacetan yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar," ucap Jokowi. Kerugian itu menurutnya berlangsung bukan bertahun tapi sudah berpuluh tahun. Menurut studi Bappenas, ditemukan angka kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya.

"Bahkan Pak Wapres, Pak Gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Ini jumlah yang sangat besar sehingga perlu segera diselesaikan," tegasnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta jajaran kementerian lembaga dan kepala daerah untuk mengesampingkan ego sektoral dalam menyelesaikan kemacetan.

"Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah, semuanya yang ada adalah kepentingan nasional," ucap Jokowi.